Skip to content

risadkollo

Just another WordPress.com site

Akhir- akhir ini kita sering membaca beragam opini yang terpampang di media-media cetak terutama media cetak lokal. Melihat hal tersebut terkadang timbul niat kita untuk turut berperan serta dalam penulisan opini-opini tersebut, namun seringkali banyak kendala yang kita hadapi. Kita sering kesulitan menemukan contoh artikel yang dimuat di media cetak yang dapat kita pakai sebagai pedoman bagi kita untuk menulis. Bersyukur bagi mereka yang berkemampuan lebih sehingga dapat berlangganan koran ataupun membeli secara eceran. Lain halnya dengan kita yang kehidupanya pas-pasan, mungkin hari ini kita mampu membeli tapi bagaimana dengan hari esok.
Saya juga berpikir kalau hanya membaca satu contoh saja sebagai pedoman bagi kita maka tidaklah cukup. Oleh karena itu pada posting saya kali ini, saya mengumpulkan beberapa opini yang ambil dari media cetak lokal di daerah NTT yaitu POS KUPANG dan TIMOR EXPRESS yang saya pikir bisa bermanfaat bagi kita yang mempunyai keinginan untuk menulis menulis, khususnya bagi pemula. Sekiranya kita dapat melihat contoh dan bentuk penulisan opini tersebut. Dari bermacam-macam bentuk opini yang kita baca, maka akan semakin mudah bagi kita untuk memahami cara penulisan opini tersebut. Dibawah ini adalah beberapa opini yang saya kumpulkan, saya harap dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kolom Opini Pos Kupang
(Membaca Pencerahan Masyarakat NTT)
Gabriel Adur
Pencerahan sebuah kehidupan sosial bisa tercapai melalui perpaduan yang memadai antara empat aspek berikut : 1).Kualitas pendidikan (yang memperlihatkan kualitas peradaban dan perkembangan cara berpikir masyarakat), 2). Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan politik yang sehat dan demokratis, 3). Peningkatan kualitas kesejahteraan dan kesehatan rakyat. 4). Adanya perkembangan media Massa yang menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa.
Dalam upaya mencapai sebuah masyarakat yang sehat dan bebas dominasi, Media Massa memiliki pengaruh dan posisi yang kuat untuk bersuara secara profetis (Propehtic Journalism). Dalam arti bahwa kehadiran Media Massa merupakan sebuah kehadiran yang memberikan peluang pencerahan terhadap situasi sosial. Suara Kenabian Media Massa sangat jelas memberikan efek sosial yang positif, ketika sabdanya tidak partais dan mewakili seluruh kepentingan golongan.
Melalui bobot kehadiran yang inklusif Media Massa berperan sangat kuat untuk menciptakan apa yang disebut Habermas dengan Ruang Publik. Di sini jelas, Media Massa menjadi sebuah instrumen sosial untuk bisa menciptakan situasi bicara ideal bagi seluruh komponen masyarakat dalam mengkomunikasikan kepentigannya. Di sini, Media Massa mencapai fungsinya sebagai sebuah seruan kenabian yang memberikan sabda kehidupan untuk menjembatani pluralitas kepentingan dan juga upaya demi tercapai sebuah Bicara Ideal dalam masyarakat.
Dalam kategori yang luas dan umum Media Massa meliputi : Surat Kabar, Majalah, Radio, TV, Film, Tabloit dan yang sekarang menjadi lebih trend adalah Internet. Kemunculan berbagai Media Massa mengisyaratkan adanya perkembangan teknologi komunikasi untuk menjembatani kerinduan setiap manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam menghadapi aneka rupa tawaran media Massa yang menyuguhkan sejuta informasi baik yang berbobot positif sampai yang hanya sekedar sensasi, perlu adanya sikap selektif masyarakat untuk memilih.
Kehadiran Pos Kupang di NTT merupakan sebuah hadiah terindah bagi masyarakat. Pos Kupang membawa sebuah sabda yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat NTT. Dengan kemasan yang menarik dan proporsional Pos Kupang memiliki tempat dan pesona tersendiri sebagai harian terkemuka di NTT. Terkemuka karena semua kepentingan terfasilitasi secara sederhana dan elegan. Dengan informasi dan berita mulai dari berita gaya hidup orang kecil dan selebriti, perkembangan politik dan ekonomi, olahraga dan kesejahteraan masyarakat sampai kolom opini yang selalu disinggahi pemikiran-pemikiran kritis, konstruktif, sederhana, menarik dan enak di baca, membuat Pos Kupang menjadi Media Komunikasi yang tepat untuk memacu dan menantang masyarakat NTT untuk berpikir kritis.
Kolom Opini Pos Kupang memiliki arti tersendiri dalam sepak terjang harian terkemuka NTT ini untuk menghembuskan roh pencerahan kepada Masyarakat. Melalui kolom ini, hadir sebuah nuansa dan pelangi demokrasi yang menjanjikan sebuah kebebasan berpikir ( tentunya yang kritis dan membangun ) bagi penulis-penulis NTT baik yang aktif maupun tidak aktif menulis untuk kolom ini. Di sisi lain, adanya sebuah aspek pencerahan terhadap masyarakat yang berani menerima realitas yang dibahasakan oleh para penulis.
Di sini terlihat secara jelas adanya kekayaan dan kebijakan berpikir masyarakat berhadapan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik NTT dan juga dunia. Kekayaan berpikir masyarakat kita barangkali tidak langsung ditakar dengan gaya bahasa yang mungkin sangat tinggi dan puitis, tetapi dengan gaya bahasa sederhana, lugas mengungkapkan realitas, fokus pada persoalan (yang betul-betul lahir dari pengetahuan yang luas tentang persoalan berdasarkan fakta dan riset yang memadai), mudah dibaca dan enak dimengerti publik NTT ( dan masyarakat luas).
Mutiara-mutiara pemikiran yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam kolom Opini Pos Kupang terlihat jelas ketika kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran brilian dari para penulis yang memiliki Hati dan berani berpihak pada Realitas dan tidak memanipulasi Realitas. Di sini, kita akan membaca tulisan-tulisan kritis, dengan kemampuan kebahasaan yang mudah dimengerti dari penulis seperti: Pastor Paulus Budi Kleden, Bapak Alo Liliweri, Bapak Pius Rengka, ibu Maria Matildis Banda ( pada kolom sastra ) dan juga penulis-penulis muda berbakat yang terus memperindah wajah NTT secara konstruktif.
Adanya kemungkinan berpolemik dalam kolom ini memberikan warna dan bobot tersendiri dalam mengoreksi kebenaran isi dari tulisan. Hal ini sangat menarik sebagai sebuah cermin bagi masyarakat untuk mengerti bahwa tak ada yang kebal kritik dan pluralitas atau kemajemukan berpikir sangat perlu untuk sebuah kemajuan bersama. Di sisi lain masyarakat perlu secara kritis membaca setiap informasi dari tulisan para penulis. Dengan itu tercipta peluang untuk secara positif mengoreksi secara jujur dengan tujuan membangun, meski kadang melibatkan emosi (dengan argumentum ad hominum).
Percaturan pemikiran para penulis dalam kolom Opini Pos Kupang yang menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat sebenarnya menunjukkan sebuah kemajuan taraf berpikir masyarakat NTT. Di sini juga terlihat adayan angin kebabasan untuk menyuarakan kebenaran yang tidak perlu dikerangkengi dengan batasa-batasan yang tidak perlu dan sulit dimengerti dalam upaya memajukan masyarakat.
Kedalaman berpikir, kekritisan yang lahir dari pertautan antara sikap belarasa dan kehendak yang baik para penulis untuk mengubah situasi sosial merupakan pratanda adanya kebangkitan sosial dalam masyarakat untuk membangun dan memajukan masyarakat. Apalagi kalau diimbangin dengan Hati yang lapang dari para penulis untuk menjadi jendela bagi masyarakat dalam menyuarakan kepentingana masyarakat dan semua golongan ke dalam pentas publik.
Semua butiran pemikiran para penulis dalam kolom khusus ini menjadi sabda-sabda hidup yang perlu diapresiasi secara fajar, kritis dan proporisional. Aprsesisi yang diberikan oleh Pos Kupang dalam kolom opini terhadap kebebasan berpikir dari para penulis adalah sebuah faktor yang memacu dan menantang setiap orang NTT untuk bisa menyuarakan kebenaran bersama para penulis yang juga adalah agen-agen dan nabi-nabi pembangunan NTT.

Penulis lahir di Ruteng, 1 Maret 1977, peminat masalah sastra, pernah menjadi anggota Majalah VOX, ketua Forum Diskusi Ilmiah Lerobekor ( Ledalero ) dan aktif menulis di beberapa surat kabar. Sekarang masih melanjutkan Studi pada Philosophie und Theologie Hochschule Sankt Augustin- German.

(dikutip darihttp://gabrieladur.multiply.com/journal/item/30/Kolom_Opini_Pos_Kupang)

Saturday, September 23, 2006
Opini Terkait Eksekusi Mati Tibo, cs (pos kupang)
Epilog Untuk Tibo, Cs
Oleh Ben Wego *

SEBENARNYA yang menarik juga dari buku Machete Season oleh Jean Hatzfeld (2006) adalah kata pengantar Susan Sontag. Di bagian terakhir kata pengantar itu ia mengatakan kejujuran para pembunuh atas pembunuhan massal (genocide) yang memakan jumlah korban sekitar 800.000 jiwa dalam konflik Rwanda memberikan pelajaran moral berharga bagi orang dewasa bahwa kita tidak ada hak untuk mengelak dari kenyataan bahwa ada yang suka membunuh. Kendati kenyataan itu menyakitkan tapi itu jadi bagian dari moralitas orang dewasa. Apakah orang dewasa bisa melakukannya?
Dalam tempo yang relatif singkat, kurang lebih tujuh bulan (April-Oktober) kemanusiaan mendapat noktah hitam yang disponsori oleh orang-orang yang bersenjata yang tahu soal strategi dan mencoba untuk keluar dari jerat hukum. Dalam film Hotel Rwanda, Jenderal Mizibunggu adalah opium yang mengalir dalam nadi para pembunuh. Penyekapan dan pembunuhan yang dilakukan di sebuah hotel atas para pengungsi yang adalah suku Tutsi akhirnya menarik masuk juga Paul Rosesabagina yang berasal dari suku Hutu yang mencoba bernego siang malam bahkan berjanji untuk membayar Jenderal Mizibunggu dan para pengikutnya agar berhenti melakukan perbuatan jahanam itu.
Tapi uang tampaknya selalu kalah dan selalu tidak memuaskan. Penyekapan itu kemudian berhasil diintervensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jenderal Mizibunggu dan pembantunya George Rutugunda yang sempat melarikan diri di pengasingan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman sebagai penjahat perang dan hukuman seumur hidup.
Dalam Machete Season ada dari para pembunuh itu yang bersaksi dengan sangat sedih dan menohok. Para pembunuh itu dibawa ke sebuah lapangan untuk dilatih dengan komando-komando yang strategis, tragis dan barbaris. Mereka diperintahkan pertama dan utama untuk membunuh dan ketika mereka mendapat kesulitan eksistensial berhadapan dengan gejolak kemanusiaan di dalam gurat hati nurani karena membunuh, mereka kembali kepada sang komandan/pelatih untuk meminta petunjuk. Mereka heran perintah/komando yang kedua sama dengan yang pertama yaitu: membunuh. Para pembunuh itu tetap mendapat kesulitan yang sama karena nurani mereka berteriak-teriak. Mereka tidak ingin membunuh. Kali ini mereka sendiri berusaha menjawab pertanyaan mereka sendiri sebab kalau perintah yang pertama sama dengan perintah kedua, sudah hampir pasti perintah ketiga akan sama dengan yang pertama dan kedua dan seterusnya. Mereka lalu dengan kalap membunuh setiap orang dari suku Tutsi dan suku Hutu yang ingin membela kawan-kawan sekampung (Tutsi) yang sudah hidup bersama selamaberabad-abad.
Cuci otak (brainwash)! Pekerjaan ini tidak seperti dilakukan di rumah sakit. Yang satu ini ditandai oleh teror, intimidasi dan terakhir selalu sama dengan yang pertama bunuh. Apakah kemanusiaan menegasi? Kalau ya, apakah negasi itu? Yang jelas bahwa dari banyak pilihan yang dihadapi manusia, kehidupan selalu bukan pilihan. Ia adalah keterberian alami kodrati. Ia ada sebelum kita memilih. Bahkan kematian pada satu titik bukanlah negasi dari kehidupan. Kematian adalah proses alami yang diterima oleh setiap orang yang hidup dan karena kematian itu begitu riil maka menghadapi kematian, manusia bersikap pasrah, membiarkan diri diuji, begitu kata The Book of Wisdom sampai layak bagiNya. Manusia bisa berharap kepada Tuhan agar tubuh yang terkulai dapat memperoleh jaminan yang abadi.
Joseph Pieper (2000) pernah berkata bahwa manusia sebenarnya meninggal setiap hari. Coba perhatikan keadaan di mana kita bergegas tidur kemudian tertidurlah kita sepanjang malam lalu kita bangun besok pagi tanpa tahu apa yang terjadi selama selang waktu tidur sampai bangun. (Mimpi? Siapa bilang dia bisa mengingat mimpi-mimpi sejak dia bisa mulai bermimpi). Ia menyebutnya sebagai ‘kematian kecil.’ Jadi kematian itu sebenarnya tidak perlu dibuat-buat. Dia ada setiap hari dan manusia memang akan mati. Cepat atau lambat. Paradoksnya adalah kapan?
Kini Tibo dan teman-teman sedang berada di depan kita. Apakah kita perlu bersyukur sesudah mereka dihukum mati? Apakah kita bersorak-sorai atas keberhasilan hukuman mati itu yang sudah ditunda beberapa kali dengan alasan teknis dan alasan teknis itu direduksi sedemikian rupa sehingga alasan itu tampak memenuhi format martabat (dignity) manusia. Dengan kata-kata apa kita akan berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kalau kita berpikir bahwa Tuhan ternyata tidak bisa ditipu atau digurui dan pilihanNya untuk berpihak kepada manusia dengan jalan menciptakannya adalah suatu hadiah yang diperoleh manusia secara cuma-cuma tanpa pernah menuntut manusia untuk membayarnya kembali?
Ironi dalam kasus Tibo, Cs adalah bahwa para pembela dari Padma menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah. Kemudian mereka bukan hanya dihukum tapi dihukum mati di depan para penegak hukum. Adakah sesuatu yang salah dalam proses hukum? Siapa yang sebetulnya harus memberikan pertanggungjawaban publik bahwa orang yang tidak bersalah bisa atau boleh dihukum mati? Dalam wacana publik macam manakah masyarakat dianjurkan untuk mencari perlindungan hukum? Adakah semacam komando terselubung di mana kebenaran harus ‘dicuci’ dengan keinginan komandan yang mungkin tidak puas atau merasa tidak aman oleh konflik/persoalan yang jika terbukti benar akan memantik kematiannya sendiri? Kita berhadapan dengan sebuah komando sekarang, tapi kita tidak tahu siapa yang sungguh akan bertanggung jawab ataumempertanggungjawabkan kebenaran ketiga orang yang menurut kuasa hukum mereka tidak bersalah?
Merunut pengadilan Tibo, Cs seperti yang diwacanakan ada kesan sedang terjadi akumulasi konflik dan konflik itu dipakai untuk memelihara para aktor intelektual yang sedang bertanding di luar arena. Jadi orang-orang yang disebut Tibo, Cs sebagai master mind sebetulnya adalah orang-orang pandai yang bisa memindahkan ‘pion-pion’ konflik dan memainkannya dengan membutuhkan sebuah judi dan judi itu harus cepat diselesaikan. Kapan judi berikut lagi tentu bukan sesuatu yang mengherankan dan luar biasa. Dan ini mengherankan sekaligus menggelisahkan, bahkan menakutkan karena di satu sisi hukum sebagai perisai sosial yang handal untuk mengakomodasi dan menyelesaikan pergeseran konflik sosial, kebenaran sebagai simbol perjuangan dan pelawanan tampak tidak menarik simpati lagi. Masyarakat dibuat sunyi. Mereka dilibatkan untuk menonton judi itu tapi dengan cara di mana mereka harus segera kecapaian sehingga tidak tahu siapa pemenang judi itu. Kebenaran sebagai cita-cita (idea) makhluk berakal budi yang bernama manusia telah digeser kepada suatu kedudukan yang mencemaskan. Kebenaran bukan hanya tidak bisa disuarakan lagi, tapi mulut pencari kebenaran sengaja disumbat dengan judi. Apakah ini tanda kematian sosial bersama sudah diambang pintu? Apakah kita setuju dengan Susan Sontag?
* Penulis,
rohaniwan Katolik,
tinggal di Amerika Serikat

Socrates, Yesus dan Tibo, Cs
Oleh Acry *

MEREKA ini di antara orang yang sudah dihukum mati atau akan dihukum mati karena suara terbanyak atau keinginan mayoritas dengan dalil demokrasi, hukum dan sebagainya. Demikian banyaknya tangan-tangan yang kelihatan dan yang tak kelihatan di balik hukum. Mereka menafsirkan hukum sesukanya untuk kepentingan tertentu sehingga keputusannya mendatangkan kontroversi sepanjang masa, malahan banyak keliru pada akhirnya. Dalam kenyataannya suara terbanyak atau suara mayoritas atau bahkan demokratis itu tidak selamanya baik dan benar. Di dunia ini mayoritas lokal itu cenderung angkuh, ceroboh dan mau menang sendiri dan tidak menyadari kalau ia mayoritas sekaligus minoritas dari ukuran yang lain.
Hanya sedikit orang yang baik di dunia ini. Hanya sedikit pemerintahan yang baik. Hanya sedikit hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat mana pun yang baik. Tetapi yang baik itu pun sudah pasti tidak sempurna, apalagi yang tidak baik. Kalau lebih banyak orang baik tentu tak perlu banyak aturan. Aturan itu dibuat karena antaralain ada ketakutan para penguasa bahwa rakyat tidak akan secara permanen untuk setia padanya. Machiavelli berucap “bahwa semua manusia jahat dan bahwa mereka akan selalu condong pada kejahatan yang ada dalam pikirannya jika ada kesempatan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka tidak pernah melakukan kebaikan kecuali kewajiban memaksa mereka melakukan hal tersebut. Manusia tidak tahu terima kasih, pembohong yang lihai, sangat ingin menghindari bahaya dan iri dengan hasil yang dicapai orang lain. Mereka adalah binatang yang terutama didorong oleh kepentingan diri sendiri, ketamakan pribadi, ketakutan, kesombongan, dan nafsu akan kekuasaan” (Henry J. Schmandt, A History of Political Philosophy, 2002, h.254).
Pada abad ke-5 SM Socrates tidak setuju bila hukum dibuat untuk kepentingan raja. Ia mengajarkan kepada anak-anak muda bahwa hukum bukan untuk kepentingan penguasa tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Karena ajarannya itu ia dianggap penghasut. Rame-rame menghukum dia kecuali anak-anak muda. Socrates bela diri mati-matian bahwa ia benar tetapi tetap dihukum dengan cara paksa minum racun oleh pemerintahan yang dikatakan paling demokratis untuk pertama kali ditemukan di dunia ini. Mayoritas dan penguasa puas sesaat dan seterusnya hanya menerima cercaan hingga hari ini. Murid kesayangannya, Plato, menulis buku pertama Apologia, berisi uraian tentang pembelaan terhadap gurunya Socrates yang dihukum mati. Kematian Socrates akhirnya menimbulkan kebencian terhadap paham/praktek demokrasi waktu itu di Athena. Aristoteles malahan menilai pemerintahan demokrasi itu adalah bentuk yang paling buruk sama dengan tirani. Menurutnya, lebih baik seorang raja yang bijaksana daripada menaikkan orang-orang miskin dan haus kekuasaan menjadi penguasa sebab mereka akan benar-benar mabok kekuasaan dan harta pada akhirnya.
Yesus lain lagi dan sengaja disandingkan di sini dari sisi manusianya. Tokoh dengan pengikut terbanyak di dunia ini malahan tidak mau bela diri ketika dijatuhi hukuman mati melalui demokrasi ala Yahudi. Hanya dengan yel yel “salibkanlah dia” mereka berhasil menghukum Yesus dan menyelamatkan Barabas yang terang benderang melakukan kejahatan. Pilatus terpaksa menyerah karena tekanan massa.
Tibo, Cs adalah korban konspirasi dan rekayasa (Gregor Neonbasu, Pos Kupang 19 /9/2006). Tim pembela pernah minta sekiranya terjadi pengadilan ulang agar jangan di Palu karena para penegak hukumnya mungkin tidak bebas di sana. Tibo Cs sudah membela diri mati-matian. Pembelaannya dibukukan dan diterbitkan Padma Indonesia dengan judul Jeritan Hati Nurani saya. “Saya tidak membunuh. Tangan saya bersih dari darah, karena itu saya mohon kepada Padma Indonesia dan semua orang yang punya hati, tolonglah saya dan kedua teman saya. Selamatkan kami. Saya masih berharap akan keajaiban Tuhan,” tulis Tibo (Pos Kupang, 20/8/2006). Bila Gregor mengutip pandangan “as long as this is your choice, it’s ok” namun kalau saya bisa menyela saya akan katakan
“even if he want but that life not his right”. Jadi sekiranya Tibo, Cs setuju pun kita harus halangi, apalagi mereka minta bantuan kita untuk menyelamatkan hidupnya. Jika mereka benar-benar jadi dibunuh oleh penguasa melalui pengadilan yang dikatakan sesat itu, maka itu harus tetap menjadi peringatan bagi kita sebagaimana ungkapan Kung Fu Tzu bahwa “Pemerintahan yang menindas lebih mengerikan dari harimau” (Bertrand Russell, 1988:211). Buatkan untuk mereka bertiga suatu tugu peringatan dengan tulisan “Ini orang sederhana berjiwa besar.” Taruh di jalan besar antara Lewoleba dan Labuan Bajo dari mana mereka berasal atau dimana pun agar tetap dilihat oleh masyarakat setiap waktu.
Jadi antara Socrates, Yesus dan Tibo cs ada persamaan bahwa mereka ini korban dari konspirasi dan rekayasa elite serta desakan suara mayoritas. Ternyata suara terbanyak itu belum tentu benar dan baik. Democracy future?
(dikutip dari:http://hahotsflowers.blogspot.com/2006/09/opini-terkait-eksekusi-mati-tibo-cs.html)

Membaca Cerpen Pos Kupang
Posted: 19 Juli 2010 by Patriae Habitator in Opini
Tag:Yohanes Sehandi
Opini Yohanes Sehandi
Pos Kupang Kamis, 1 Juli 2010 | 07:59 WIB
Kalau dikumpulkan dalam buku antologi (kumpulan) cerpen, seperti yang biasa dilakukan Kompas, maka PK telah menghasilkan buku antologi cerpen berjilid-jilid, yang tentu menambah kekayaan khazanah sastra budaya daerah ini (NTT).
Pada bulan-bulan awal terbit, setiap cerpen yang disuguhkan PK selalu disertai dengan sebuah catatan singkat berupa kritik atau analisis atas cerpen tersebut. Meskipun catatan itu singkat, tetapi cukup bermanfaat. Sebagaimana fungsi ‘kritik sastra’ pada umumnya, termasuk kritik cerpen, catatan singkat yang dilakukan PK dapat memberikan arah atau menguak tabir kabut rahasia sebuah karya sastra kepada pembaca sehingga pembaca mengerti, kemudian menghayati, dan pada akhirnya mengapresiasi karya sastra tersebut. Bagi penulis cerpen (cerpenis), kritik cerpen itu bermanfaat sebagai evaluasi atas karyanya untuk perbaikan proses kreatif selanjutnya. Hanya sayangnya, kritik cerpen PK sudah lama hilang, yang tentu merupakan suatu kerugian besar, baik bagi para pembaca maupun bagi para cerpenis.
Sebagai pembaca cerpen PK, penulis opini ini merasa terpanggil untuk memberikan sebuah catatan terhadap cerpen-cerpen yang disuguhkan PK setiap minggunya. Catatan ini terdorong oleh pengalaman batin penulis yang terbiasa membaca cerpen-cerpen serius berbobot sastra karya para cerpenis Indonesia, baik lewat buku antologi cerpen maupun lewat majalah dan surat kabar. Tentu hasil penilaian ini tidak terlepas dari ‘selera seni’ pribadi sehingga bisa saja unsur subyektif dan obyektif berhimpitan dalam penilaian, apalagi obyek yang dibidik adalah sebuah karya sastra yang merupakan hasil imajinasi pengarangnya. Bukankah sebuah karya sastra adalah karya multi interpretasi?
Pada waktu membaca cerpen-cerpen PK, bayangan yang ada pada pikiran penulis adalah unsur-unsur yang seharusnya ada dalam sebuah cerpen karena unsur-unsur itulah yang pada hakikatnya membentuk sebuah cerpen. Unsur-unsur itulah yang disebut unsur ‘intrinsik’ dalam teori prosa/fiksi. Unsur intrinsik itu antara lain: tokoh atau perwatakan, plot atau alur cerita, latar atau setting, dan gaya pengungkapan. Begitu salah satu atau beberapa unsur tidak muncul atau muncul samar-samar dalam cerpen, maka dengan sendirinya muncul pertanyaan, apakah karya imajinasi itu layak disebut sebuah cerpen (berbobot sastra) atau tidak? Jangan sampai karya imajinasi itu hanya bersifat renungan, refleksi iman, kotbah, ekspresi gejolak batin, sketsa, atau lukisan suasana alam/lingkungan.
Cerpen-cerpen PK yang coba dianalisis dalam tulisan ini adalah cerpen PK edisi bulan Mei 2010, yakni ‘Bejana Hati’ karangan R. Blast D Lejap (PK, 2/5/2010), ‘Cinta dan Perempuan’ karangan Anice Tunayt (PK, 9/5/2010), ‘Wanita Sepotong Kepala’ karangan Januario Gonzaga (PK, 16/5/2010), dan ‘Langit Jingga pada Sepotong Senja’ karangan Wendly Jebatu (PK, 23/5/2010).
Pertama, cerpen ‘Bejana Hati’. Cerpen ini menggambarkan perasaan cinta sejati seorang mahasiswa rantau kepada seorang mahasiswi kakak tingkat. Perasaan cinta muncul bukan saja karena mahasiswi ini cerdas, cantik, dan menjadi idola di kampus, tetapi karena sifat dan kepribadiannya yang sempurna di mata hati tokoh aku. Ia berjasa membangkitkan kembali motivasi berjuang si aku untuk menyelesaikan kuliahnya yang sempat terbengkelai. Cinta dalam diri kedua insan ini adalah cinta sejati dalam arti luas, yakni cinta yang tidak harus memiliki. Cinta persahabatan. Si aku terus saja membangun cinta sejati, cinta persahabatannya, meskipun sang idola telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Cerpen ini menjadi lain dan khas dibanding cerpen khas para pelajar/mahasiswa yang berakhir dan berbau erotis.
Pengarang cerpen cukup bagus menggambarkan watak halus si tokoh utama, cintanya dikendalikan secara wajar, alamiah. Alur cerita memang tidak berkembang karena cerpen lebih menggambarkan suasana batin tokoh, bukan peristiwa atau kejadian. Latar atau setting tidak ditampilkan dengan baik, hanya sekali saja disebut nama ‘kampus biru’, entah di mana. Kekuatan cerpen ini terletak pada penggambaran secara padat suasana batin cinta persahabatan tokoh ‘aku’ yang tulus, luhur, dan mulia tanpa ada unsur erotis. Gaya pengungkapan matang, terukur, dan wajar.
Kedua, cerpen ‘Cinta dan Perempuan’. Cerpen ini menghadirkan bayangan kepada pembaca akan sosok seseorang yang tak berwujud, yang dilukiskan sebagai: orang yang terlahir unik, mendatangi planet bumi dengan cara menakjubkan. Dia penyayang, budi baik tiada duanya, berkarakter, dan berintegritas. Seseorang itu anak raja, pewaris takhta kerajaan, punya taman indah di pinggir kota, penuh pesona dan menakjubkan. Deskripsi selanjutnya adalah petuah-petuah panjang seorang opa (kakek) kepada seseorang yang disebut ‘kau’ (perempuan) oleh pengarang/penutur cerita.
Membaca cerita ini yang terbayang di hadapan kita adalah lukisan keberadaan seseorang yang tak berwujud yang merupakan sumber cinta sejati dan sempurna. Membaca bolak-balik cerpen ini dengan menelusuri unsur-unsur pembentuk sebuah cerpen yang baik, tidak kita temukan. Alur cerita serta latar yang membingkai cerita ini tidak jelas dihadirkan pangarang. Keseluruhan cerita hanyalah imajinasi pengarang tentang seseorang yang tak terjangkau yang merupakan sumber cinta sejati di satu sisi, dan di sisi lain adalah kerinduan cinta sejati dari seseorang (perempuan) kepada seseorang yang abstrak itu. Menurut hemat penulis, cerita ‘Cinta dan Perempuan’ ini ‘bukanlah’ sebuah cerita pendek yang merupakan salah satu genre (jenis) karya sastra. Cerita ini hanyalah sebuah renungan atau refleksi iman atau refleksi cinta sejati atau refleksi panggilan hidup seseorang kepada sang pemilik cinta sejati.
Ketiga, cerpen ‘Wanita Sepotong Kepala’. Judul cerpen ini memberi isyarat kepada kita bahwa cerpen ini bukan cerpen realistis. Isyarat itu langsung diperkuat alinea pertama cerpen yang membawa kita ke dunia lain: ‘Kau membawa beberapa potong dirimu yang belum dikuburkan. Lambat-lambat kau menemui pemuda yang sedang mengerang dari balik semak. Di sana kau menyerahkan kunci yang dulu dipakai pemuda itu untuk mengunci potongan tubuhmu.’
Cerpen ini menggambarkan kegelisahan arwah tokoh ‘kau’ yang adalah ‘wanita sepotong kepala.’ Wanita itu korban ‘mutilasi’ sadis dari lelaki gelapnya yang tidak bertanggung jawab atas janin dalam perut wanita hasil hubungan haram keduanya. Anggota tubuh wanita dipotong-potong, kepalanya disimpan dalam ‘koper’. Jeritan roh atau arwah wanita terus menghantui seluruh jiwa raga si pemuda. Pada akhirnya si pemuda ambil keputusan pintas bunuh diri dalam ngarai yang dalam.
Pengarang cerpen ini sungguh cermat menutup cerpen ini dengan alinea penutup yang sangat padu dengan alinea pembuka: “…pemuda itu telah berani menghadapi segala risiko. Ia tak mau menamatkan hidupnya tanpa maaf darimu. Diambilnya kunci pemberianmu dan mencocokkan ke dalam lubangnya. Koper terbuka. Kau tertawa sebab dia kembali tidur bersamamu lagi.”
Cerpen ini termasuk cerpen serius, berbobot sastra. Pengarangnya cukup matang mengatur alur cerita setengah sorot balik. Memang tidak gampang merekonstruksi jalan cerita cerpen ini kalau tidak cermat menyelami jalan pikiran pengarang lewat alur cerita yang harus dibaca berulang-ulang. Kata ‘koper’ dan ‘kunci’ dalam cerpen ini bisa bermakna asli sebenarnya bisa pula bermakna simbolik. ‘Wanita Sepotong Kepala’ adalah sebuah cerpen PK yang tidak kalah bobot dengan cerpen-cerpen para cerpenis mapan dalam sastra Indonesia modern.
Keempat, cerpen ‘Langit Jingga pada Sepotong Senja’. Cerpen ini sangat indah dan sukses melukiskan keindahan alam senjahari dari atas batu besar di ujung kampung tua sunyi yang ditinggal pergi para penghuninya. Si tokoh ‘aku’ yang sudah sepuluh tahun tidak pulang mengunjungi kampungnya yang sunyi, datang untuk kembali menikmati keindahan menatap langit tepi barat dan menyaksikan jejak sang surya pada petak-petak langit jingga. Pengarang sangat piawai melukiskan kelembutan perasaan sang tokoh ‘aku’ dan cermat melukiskan detail-detail obyek yang menjadi sasaran, yakni ‘detik-detik’ sang mentari terbelah di ufuk barat dihiasi langit berwarna jingga.
Coba nikmati kutipan ini: “Yang aku lihat cuma sekeping saja yang masih memancarkan sinar. Yang sebelahnya sudah tertutup gunung seperti seorang yang dikubur hidup-hidup dengan kepala di atas permukaan tanah dan melemparkan senyum kepada semua orang yang lewat.” Ini salah satu contoh cerpen yang sukses melukiskan detail-detail yang indah, proporsional, yang didukung oleh alur cerita dan latar yang mendukung. Membaca cerpen ini mengingatkan penulis atas cerpen-cerpen Wildan Yatim yang sangat piawai melukiskan suasana alam pedesaan daerah Mandailing di Sumatra Utara, tempat asal cerpenis tersebut.
Demikianlah garis besar catatan penulis setelah membaca empat cerpen PK bulan Mei 2010. Karakter tokoh cerpen belum dieksploitasi secara maksimal, kecuali cerpen ‘Wanita Sepotong Kepala’ dan ‘Langit Jingga pada Sepotong Senja’. Kedua cerpen ini juga berhasil membangun alur cerita yang sesuai dengan karakter tokoh. Hanya latar atau setting cerpen tidak spesifik ditampilkan.
Kelemahan utama keempat cerpen ini, menurut hemat penulis, adalah pengaturan latar atau setting cerita yang tidak spesifik. Latar cerita umum dan mengambang, terutama latar tempat. Latar kampus biru dalam cerpen ‘Bejana Hati’ adalah latar umum, tidak khas. Sesuatu yang sangat padu dan khas kalau kampung tua yang sunyi dalam cerpen ‘Langit Jingga pada Sepotong Senja’ disebutkan nama kampungnya, misalnya salah satu kampung tua di sekitar Eban (TTU) tempat pengarang menulis cerpen ini. Demikian pun nama sejumlah tempat yang menjadi latar dalam cerpen ‘Wanita Sepotong Kepala’ kalau disebutkan maka akan memunculkan warna lokal cerpen yang spesifik dan kontekstual. Karena kurang spesifiknya latar tempat cerpen- cerpen ini, maka kita tidak tahu, apakah cerita-cerita ini terjadi di NTT atau di luar NTT, apakah pengarangnya orang NTT atau bukan, karena latar tempat dan sosial budaya tidak tergambar kekhasan dalam cerita. Padahal latar tempat, waktu, dan sosial budaya NTT adalah latar yang khas dan unik untuk sebuah karya sastra prosa seperti cerpen dan novel yang pada umumnya menarik minat para kritikus sastra Indonesia modern. Gerson Poyk dan Julius Sijaranamual adalah contoh sastrawan yang telah bersaing di tingkat nasional lewat latar NTT yang khas dan unik dalam cerpen dan novel. *
(dikutip dari: http://mariolawi.wordpress.com/2010/07/19/membaca-cerpen-pos-kupang/)

Jumat, 04 Feb 2011, | 290

JURNALISTIK, JURNALISME DAN JURNALIS (1)
Oleh Prof. Dr. Alo Liliweri

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana – Kupang

HAKIKAT JURNALISTIK

Jurnalisme dapat dikatakan sebagai ketrampilan untuk menyampaikan berita, memberikan gambaran dan pendapat melalui pelebaran spektrum media seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi, bahkan di internet dan HP. Dunia jurnalistik tidak mungkin hidup tanpa wartawan karena merekalah yang melakukan kegiatan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga ke penulisan akhir yang diterbitkan oleh media massa. Jadi wartawan yang menulis dan memasukkan berita untuk dicetak atau disiarkan melalui media elektronik. Karena pekerjaan wartawan seperti itu maka menurut wartawan BBC Andrew Marr, “Berita adalah apa yang menjadi konsensus wartawan untuk menentukan hal itu terjadi.”

Seorang wartawan bertugas mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang peristiwa terkini, orang, kecendrungan, dan isu-isu. Kerja wartawan dikenal sebagai jurnalisme. Reporter adalah salah satu jenis wartawan yang berperan membuat laporan untuk disiarkan atau dipublikasi melalui media massa seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Seorang reporter mencari sumber-sumber berita demi pekerjaan mereka, mereka dapat melaporkan berita secara lisan atau tertulis, dari mereka pula diharapkan laporan yang paling objektif dan tidak bias untuk melayani publik. Seorang kolumnis adalah seorang wartawan yang menulis “penggalan” tulisan yang muncul secara teratur di koran atau majalah.

Tergantung pada konteks, istilah jurnalis juga mencakup berbagai jenis editor dan wartawan media visual seperti fotografer, seniman grafik, dan desainer halaman. Istilah-istilah ini penting bagi seseorang untuk dapat diterima dalam keanggotaan dari asosiasi nasional atau regional (persatuan) para wartawan.

Jurnalisme adalah bentuk tulisan yang memberitahu orang-orang tentang hal-hal yang benar-benar terjadi, tetapi mereka mungkin tidak tahu tentang hal tersebut sesungguhnya. Orang-orang yang menulis jurnalisme disebut “wartawan.” Mereka mungkin bekerja di surat kabar, majalah, website atau untuk TV atau stasiun radio. Karakteristik yang paling penting dianut oleh wartawan yang baik adalah rasa ingin tahu. Baik wartawan suka membaca dan ingin mencari tahu sebanyak mungkin tentang dunia di sekitar mereka.

Kita dapat mengatakan bahwa pengertian Jurnalistik selalu dihubungkan dengan; (1) kegiatan pengumpulan, penulisan, menyuntingan dan penyampaian berita atau artikel opini dalam surat kabar atau majalah, siaran radio atau televise kepada khalayak; (2) material tertulis untuk dipublikasikan dalam surat kabar, majalah atau penyiaran; (3) gaya penulisan, atau karakteristik penulisan suatu material dalam surat kabar, majalah yang terdiri dari pernyataan langsung atas fakta atau peristiwa yang terjadi dengan sedikit tekanan atau analisis maupun interpretasi; (4) surat kabar dan majalah, radio dan televisi; (5) studi akademis atau pelatihan jurnalistik bagi para mahasiswa; dan (6) material tertulis yang menarik perhatian masyarakat luas.

Karena itu Jurnalisme adalah pelaporan yang tepat waktu atas pelbagai kejadian di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional. Pelaporan melibatkan pengumpulan informasi melalui wawancara dan penelitian, yang hasilnya akan berubah menjadi berita yang “fair” dan seimbang untuk dipublikasikan melalui siaran televisi atau radio. Dengan demikian, jurnalisme bukan hanya sekedar; (1) pencarian fakta; (2) analisis media; (3) menulis pendapat, atau (4) komentar.

UNSUR-UNSUR JURNALISTIK

Adapun unsur-unsur utama jurnalistik sebagaimana ditulis dalam oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku “The Elements of Journalism” (2007) sebagai mengatakan bahwa; supaya seorang jurnalis memenuhi kewajiban mereka sebagai maka sebaiknya mereka harus mengikuti panduan ini: (1) pertama dan terutama, jurnalisme berkewajiban mempertahankan kebenaran; (2) loyalitas utama wartawan adalah kepada masyarakat, karena seorang jurnalis melindungi hak-hak warga masyarakat karena dia bertanggungjawab kepada mereka; (3) esensi jurnalistik terletak pada disiplin dalam melakukan verfikasi;

(4) jurnalist sebagai praktisi harus menjaga independensi dari orang-orang yang berkaitan dengan pemberitaan; (5) dia harus berfungsi sebagai orang bebas yang memantau kekuasaan; (6) dia harus menyediakan forum bagi terlaksananya kritik publik dan kompromi dengan publik; (7) dia harus berusaha untuk menarik kesimpulan yang signifikan dan relevan; (8) dia harus menjaga pemberitaan secara komprehensif dan proporsional, dan (9) dia harus diperbolehkan untuk melaksanakan hati nurani pribadi mereka.

AKTIVITAS YANG JURNALISME HADIR DALAM BERBAGAI BENTUK

Seluruh aktivitas jurnalisme selalu hadir dalam beberapa bentuk, yaitu:

Berita (News). (1) breaking news : berita yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi sebagaimana apa adanya; (2) tajuk utama : adalah tulisan bukan berita tetapi pendapat yang mennganalisis suatu masalah secara global dengan menampilkan sebab dan akibat yang mungkin dapat terjadi; dan (3) investigasi : kerja journalist yang mengungkap informasi yang tersembunyi yang sebelumnya hanya diketahui oleh sedikit orang.

Opini. (1) editorial, artikel yang mengungkapkan pendapat public; (2) kolom: tulisan berbentuk artikel yang menyatakan pendapat penulis dengan suatu kesimpulan; dan (3) tinjauan : ibarat konser, restoran atau review film..

Jurnalisme Online. Jurnalisme yang muncul dari beberapa berikut ini; (1) Blogs : catatan harian dari sumber hubungan Online yang disimpan oleh perorangan atau kelompok-kelompok kecil; (2) diskusi panel: tanya jawab melalui hubungan Online di mana setiap orang dapat berpartisipasi; dan (3) Wiki: Artikel yang dapat dibaca oleh setiap pembaca, pembara dapat menambah atau mengurangi apa yang dia telah baca tersebut.

Pelaporan. bagaimana anda mendapatkan fakta untuk berita anda? jawabnya dengan memberikan laporan, ada tiga cara utama untuk mengumpulkan informasi bagi berita atau opini; (1) Wawancara: berbicara dengan orang-orang yang mengetahui sesuatu yang harus Anda laporkan; (2) Pengamatan: menonton dan mendengarkan berita di mana peristiwa itu berlangsung; DAN (3) Dokumen: membaca cerita, laporan, catatan umum dan materi cetak lainnya.

Orang-orang atau dokumen yang Anda gunakan sebagai sumber laporan disebut para jurnalis “sumber.” Dalam semua pemberitaan Anda dapat memberitahu kepada audiens siapa saja sumber-sumber yang telah Anda temui atau Anda gunakan. Seorang wartawan yang baik adalah mengingat semua karakteristik sumber, nama lengkap dengan semua atribut yang dia miliki dan ditulis dalam ejaan yang tepat, alamat, nomor telepon, hoby dll, Seringkali, nama seseorang tidak cukup dijadikan sebagai informasi karena ada banyak orang yang namanya sama sehingga Anda harus menambahkan nama itu dengan penjelasan predikat lain. Mungkin sekali asal suku bangsa, agama, pekerjaan, kota asal dll yang dapat memperjelas karakteristik sumber.

Wawancara. Setiap kali Anda melakukan wawancara dengan seseorang, atau mengamati sesuatu yang terjadi atau membaca tentang sesuatu, maka Anda harus menuliskan jawaban atas “Lima Apakah” tentang setiap sumber: (1) Siapa mereka?; (2) Apa yang mereka lakukan?; (3) Di mana mereka melakukannya?; (4) Kapan mereka melakukannya?; dan (5) Mengapa mereka melakukannya? Banyak wartawan yang baik memulai tulisan mereka dengan kebiasaan menulis catatan harian, karena itu Anda dianjurkan untuk memiliki buku catatan harian. Anda diharapkan untuk menulis apa saja yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda baca setiap hari.

Menulis. Berikut ini adalah kunci untuk penulisan jurnalisme yang baik: (1) Dapatkan fakta. Semua fakta-fakta yang Anda bisa dapatkan; (2) Beritahu pembaca Anda di mana Anda mendapat semua informasi yang Anda masukkan ke dalam cerita; (3) Bersikaplah jujur tentang apa yang Anda tidak tahu; dan (4) Jangan mencoba untuk menulis mewah. Jaga agar tetap jelas.

Mulai cerita Anda dengan hal yang paling penting yang terjadi dalam cerita Anda. Ini disebut Anda “memimpin.” Harus merangkum seluruh cerita dalam satu kalimat. Dari sana, menambahkan rincian yang menjelaskan atau menggambarkan apa yang terjadi. Anda mungkin perlu untuk memulai dengan beberapa latar belakang atau untuk “mengatur adegan” dengan detail pengamatan Anda. Sekali lagi, menulis cerita seperti kau mengatakan hal itu kepada seorang teman. Mulailah dengan apa yang paling penting, kemudian tambahkan latar belakang atau rincian yang diperlukan.

Ketika Anda menulis jurnalistik, paragraf Anda akan lebih singkat daripada yang Anda digunakan untuk di kelas menulis. Setiap kali Anda memperkenalkan sumber baru, Anda akan memulai paragraf baru. Setiap kali Anda membawa ke sebuah titik yang baru, Anda akan memulai paragraf baru. Sekali lagi, pastikan bahwa Anda memberi tahu sumber untuk setiap bit informasi yang Anda tambahkan ke cerita. Setiap kali Anda mengutip kata-kata persis seseorang, Anda akan menempatkan mereka dalam tanda kutip dan menyediakan “atribusi” di akhir kutipan. Berikut adalah contohnya: (1) “Saya pikir kelas Miss Cherng benar-benar hebat,” sepuluh tahun mahasiswa McKinley Hermione Granger; dan (2) Koma masuk ke dalam tanda kutipan penutup ketika Anda memberikan atribusi.

Kadang-kadang, Anda dapat “parafrase” apa kata sumber. Itu berarti bahwa Anda tidak menggunakan sumber kata-kata persis, tapi reword itu untuk membuatnya lebih pendek, atau mudah dimengerti. Anda tidak menggunakan tanda kutip di sekitar parafrase, tetapi Anda masih perlu untuk menulis siapa yang mengatakannya.

JURNALISME BAGI ANDA, APA?

Wartawan yang memulai karir mereka biasanya tidak melakukan komentar atau pendapat potongan. Sebaliknya, mereka meliput berita keras seperti berita masyarakat, pengadilan, kejahatan dan pidato oleh orang-orang terkemuka. Dalam siaran, mulai jurnalis juga bisa melakukan pra-wawancara dan riset untuk jurnalis senior. An entry-level adalah wartawan yang sering hanya mengetahui hal-hal yang umum sehingga melakukan “tugas umum” sehingga dia membuat cerita untuk mengalahkan seseorang atau peristiwa tertentu. Cerita tugas umum diberikan kepada wartawan oleh kota meja atau editor.

Bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan di bawah ini akan membantu Anda menentukan apakah jurnalisme adalah pilihan karier yang baik untuk Anda, yaitu : (1) Apakah Anda secara teratur membaca setidaknya satu surat kabar atau berkonsultasi dengan online setara, seperti Globeand Mail.com?; (2) Apakah Anda secara teratur menonton atau mendengarkan siaran berita televisi atau radio?; (3) Apakah penting bagi Anda untuk mengikuti current events?; (4) Apakah Anda tertarik pada kehidupan orang lain?; (5) Apakah Anda mampu berbicara dengan berbagai macam orang?; (6) Apakah Anda bekerja dengan baik untuk tenggat waktu?; (7) Apakah Anda gigih dan bersedia untuk menggali informasi?; dan (8) Apakah Anda menguasai dasar keterampilan menulis? (lihat di bawah untuk ekspektasi).

Jika Anda menjawab TIDAK, bahkan salah satu pertanyaan di atas, Anda mungkin ingin berpikir lagi tentang apakah jurnalisme adalah cocok untuk minat dan kemampuan Anda.

PROGRAM PENDIDIKAN JURNALISTIK

Pendidikan jurnalistik merupakan kebulatan suatu program profesional yang mempersiapkan lulusan untuk untuk menduduk posisi di newsroom. Program seperti ini menekankan pada keseimbangan akademis dan kursus-kursus praktis dan menawarkan landasan yang kuat untuk mengetahui perangkat lunak dasar dan praktek cetak, penyiaran dan jurnalisme online dll. Kurikulum program Jurnalisme tidak berfokus pada menghasilkan lulusan untuk bekerja semata-mata sebagai wartawan tetapi juga PR atau posisi komunikasi lainnya.

Diharapkan para mahasiswa yang memasuki program pendidikan jurnalistik dapat menguasai keterampilan menulis, termasuk tata bahasa, sintaksis dan kemampuan untuk mengartikulasikan konsep dan ide-ide secara tertulis. Hal ini juga diharapkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggris pada tingkat sarjana. Ujian terbuka diasumsikan sebagai pintu masuk bagi seseorang untuk merefleksikan diri secara akurat kemampuan menulis mereka. Jurnalisme, berdasarkan kebutuhan, mengisyaratkan bahwa sebagai praktisi menghasilkan kompetensi pada tenggat waktu tertentu.

Jurnalistik dan Objektivitas

PERKEMBANGAN RINGKAS

Objectivitivitas berkaitan erat dengan prinsip profesionalisme jurnalistik, Objektivitas journalistic meliputi, fairness, disinterestedness, factuality, dan nonpartisanship – yaitu masalah keadilan yang seimbang/setara, tidak boleh memihak pada kepentingan tertentu, berdasarkan fakta, dan bersikap nonpartisan.

Istilah objektivitas itu tidak diterapkan pada kerja jurnalistik hingga abad ke-20, tapi itu sepenuhnya muncul sebagai prinsip penuntun kerja jurnalistik di tahun 1890-an. Sejumlah sarjana komunikasi dan sejarawan memang setuju bahwa gagasan tentang “objektivitas” telah berlaku sebagai wacana dominan di kalangan wartawan di Amerika Serikat sejak munculnya surat kabar modern di Era Jackson tahun 1830-an. Bangkitnya objektivitas dalam metode jurnalistik juga berakar pada positivisme ilmiah di abad ke-19, sebagai jurnalisme profesional dari akhir abad ke-19 meminjam bagian-bagian dari pandangan dunia dari berbagai disiplin ilmu pada saat itu.

Beberapa sejarawan, seperti Gerald Baldasty, telah mengamati bahwa “objektivitas” bergandengan tangan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis surat kabar dengan menjual iklan. Penerbit tidak mau menyinggung perasaan setiap iklan potensial yang mendorong pelanggan dan oleh karena itu berita editor dan wartawan berusaha untuk menyajikan seluruh sisi dari sebuah isu. Dalam nada yang sama, munculnya layanan kabel dan perjanjian kerjasama lainnya wartawan dipaksa untuk memproduksi lebih “jangan tengah” bagi kisah-kisah yang akan diterima oleh surat kabar dari berbagai keyakinan politik.

Ben H. Bagdikian menulis kritis tentang konsekuensi dari munculnya “jurnalisme objektif.” Orang lain telah mengusulkan penjelasan politik bagi kebangkitan objektivitas, yang terjadi sebelumnya di Amerika Serikat daripada sebagian besar negara-negara lain; ulama seperti Richard Kaplan berpendapat bahwa partai-partai politik terus menghadapi kehilangan pemilih yang loyal dan lembaga-lembaga pemerintah sebelum pers bisa merasa bebas untuk menawarkan nonpartisan, “memihak” pada berita. Perubahan ini terjadi setelah pemilihan kritis 1896 dan selanjutnya pada era reformasi progresif.

PERDEFINISI

Dalam konteks jurnalistik, objektivitas dipahami sebagai sinonim dengan neralitas. Pengertian ini harus dibedakan dengan objektivitas dalam filsafat yang menggambarkan pernyataan yang tidak bebas karena bergantung pada kemauan anda. Sociolog Michael Schudson berpendapat bahwa keyakinan kita dalam objektivias itu adalah keyakinan atas fakta-fakta yang tidak dikontaminasi oleh nilai-nilai dan komitmen terhadap apa yang disegregasi (the belief in objectivity is a faith in ‘facts,’ a distrust in ‘values,’ and a commitment to their segregation.”) Hal ini menunjukkan pada ideologi umum dari aktivitas newsgathering dan melaporkan sesuatu berdasarkan saksi mata atas kejadian, bukti-bukti yang menguatkan fakta-fakta dari pelbagai sumber yang harus seimbang sehingga memerlukan sudut pandang jurnalis. Hal ini juga menyiratkan satu peran kelembagaan bagi para wartawan sebagai pilar kekuasaan keempat selain eksekutif, legislative dan yudikatif.

KRITIK

Advokasi jurnalis dan wartawan sipil mengkritik pemahaman objektivitas sebagai netral atau nonpartisanship, mengatakan bahwa hal ini tidak merugikan bagi publik yang gagal untuk mencoba untuk menemukan kebenaran. Mereka juga berpendapat bahwa objektivitas semacam itu hampir mustahil untuk diterapkan dalam praktek – koran mau tidak mau mengambil sudut pandang dalam memutuskan apa cakupan berita misalnya untuk fitur di halaman depan, dan apa bagaimana cara mengutip sumber-sumber. Kritikus media seperti Edward Herman dan Noam Chomsky (1988) menggambarkan sebuah model propaganda yang mereka gunakan untuk menunjukkan bagaimana dalam praktiknya pengertian objektivitas berakhir dengan sangat menyukai sudut pandang pemerintah dan perusahaan-perusahaan kuat.

Contoh lain dari keberatan terhadap objektivitas, menurut sarjana komunikasi David Mindich, adalah cakupan surat kabar besar (yang paling terkenal adalah New York Times) yang memberitakan peristiwa hukuman mati tanpa pengadilan terhadap ribuan orang Afrika Amerika selama tahun 1890-an. Berita-berita yang terkait dalam periode itu sering digambarkan dengan kematian di tiang gantungan, korban mutilasi pria, wanita dan anak-anak korban kekerasan amuk massa. Di bawah aturan objektivitas, penulis berita sering berusaha untuk menyeimbangkan perhitungan tersebut dengan menceritakan kembali pelanggaran yang dituduhkan kepada korban yang memicu kemarahan masa. Mindich berpendapat bahwa masalah objektivitas ini mungkin mempunyai efek menormalkan praktik hukuman mati tanpa pengadilan.

ALTERNATIF

Beberapa berpendapat mengatakan bahwa standar yang jurnalisme yang lebih tepat seharusnya adalah fairness and accuracy in reporting. Di bawah standar ini, hal memihak pada sebuah isu dapat diijinkan sepanjang sisi yang diambil adalah akurat dan sisi lain diberi kesempatan yang sama untuk menjawab. Banyak wartawan profesional percaya bahwa objektivitas dalam jurnalisme sejati tidak mungkin dicapai dan wartawan harus mencari keseimbangan dalam menulis kisah-kisah tersebut dengan memberi keadilan dan keseimbangan bagi semua sisi dari sudut pandang masing-masing. Beranjak dari berita objektif termasuk pemberitaan tentang korupsi maka Ida Tarbell dan Lincoln Steffens dalam New Journalism dari Tom Wolfe dan Hunter S. Thompson menekankan arah objektivitas yang membela kepentingan public, jadi perlu dikembangkannya jurnalisme publik.

(dikutip dari: http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=42048)

Senin, 14 Mar 2011, | 191

Kemajemukan, Kerukunan dan Toleransi, Konflik Berbasis SARA serta Nation Building dan State Building (Surat Terbuka Kepada Presiden dan Wakil Presiden)

Oleh: Ben Mboi
Mantan Gubernur NTT

4. Nation “Kenginan Hidup Bersama ,“ Toleransi atau Kerukunan dan Nation Building

Nation yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta merta terbentuk seperti membalik telapak tangan. Dibutuhkan waktu dan proses. Mengikuti defenisi Ernest Renan, nation sebagai semangat hidup bersama perlu ditumbuhkembangkan.

Dan dalam prosesnya, akan alami pasang surut. Proses tidak linear. Proses itu disebut nation building. Oleh karena itu, di zman orde baru, pembangunan disebut juga bahagian dari nation building, proses berkelanjutan tanpa henti. Nation building, tidak pernah final! Dalam smangat hidup bersama tadi, pilar dasar adalah semangat kerukunan dan toleransi.

Rukun dan toleran terhadap unsure-unsur yang berbeda dengan pandanagn hidup kita sendiri. Toleransi dan kerukunan pun perlu ditumbuh kembangkan terus melalui pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh bangsa dan Negara dalam wujud rentetan kehidupan perilaku para elit pemimpin bangsa yang terus menerus secara konsekuen dan konsisten.

Tanpa kepemimpinan yang eksemplaris maka nation building untuk membangun bangsa dengan semangat hidup bersamam mustahil akan berhasil. Norman Cousins peringatkan: Le tragedie de la vie n est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous au cours de notre vie”, tragedi kehidupan bukanlah kematian melainkan sesuatu yang kita biarkan mati dalam diri kita selama hidup kita.

Jadi apa yang kita biarkan mati dalam diri bangsa (nation) Indonesia selama ini? Adalah keinginan hidup bersama yang menjadi syahadat dan sumpah pada 28 Oktober 1928 dan menjadi komitmen pada tanggal 17 Agustus 1945.

Panggilan dan misi bagi bangsa ini secara khusus pada elitenya adalah segera merestorasi semangat hidup bersama dengan kata lain membangun iklim kehidupan bersama yang rukun dan harmonis dan menindak tegas perbuatan- perbuatan yang berdampak pada perpecahan bangsa. Tiap pikiran, perkataan dan perbuatan yang cenderung memecah bangsa jangan serta merta dituduh separatis melainkan bertanyalah “Apa salah kita mengelola semangat hidup bersama nation ini. Setiap kejadian luar biasa kita refleksikan demi otokritik dan otokoreksi diri kita niscaya kita selamat”.

Dan integral tidak boleh dipahami secara parsial atau Per Sila. Pemahaman terbatas misalnya, “Sila Ketuhanan” mudah sekali terjerumus dalam fanatisme atau fundamentalitasme agama tertentu dan mengklaim kebenaran sendiri.

Pemahaman “Sila Ketuhanan” misalnya harus disertai dengan kemauan, kesadaran serta menjamin kemanusiaan yang beradab. Persatuan Indonesia melalui persatuan dan kesatuan sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan serta mampu mewujudkan kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Saya gunakan istilah pemahaman dan pengamalan Five-in-one. Jadi benturan berbasis agama akhir-akhir ini dapatlah dikatakab sebagai peristiwa a-Pancasila atau Anti Pancasila. Kalau bagitu, mensosialisasikan lagi Pancasila merupakan conditio sine qua non Nation –building Indonesia.

5. Bentuk-bentuk Konflik Antarkelompok Agama dan Suku
Benturan dan kerusuhan disertai kebringasan akhir-akhir ini membuktikan bangsa dan Negara: Pertama:Gagal memahami hakekat kemajemukannya sendiri, gagal memahami segi-segi positif dan negatif suatu masyarakat majemuk.

Kedua: Gagal mengadakan regulasi kehidupan berbangsa yang majemuk, gagal mengatur tatanan hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam suatu Nation State. Ketiga: Gagal mendistribusikan kesejahteraan rohani dan jasmaniah serta keadilan.

Pada saat gagal mereka salahkan geografi yang berkepulaun. Bukankah kepulauan itu sesuatu yang given? Keempat, Gagal merekayasa suatu metoda berturing alias governance, agar membangun suatu kesadaran berbangsa satu dan menjada semangat bersatu itu. Secara terbalik mencegah rasa cemburu antar golongan. Kelima: Gagal merumuskan per Undang-Undangan Tata Usaha Negara berbasiskan kemajemukan yang mampu melindungi kepentingan-kepentingan legitim.

Per- UU-an kita cenderung uniformitis, tidak pernah non-transitif. Keenam: Gagal mendefinisikan kepentingan umum. Kepentingan umum sering kali diindentik dengan kepentingan mayoritas. Res Publika menjadi Res Majoritas, sehingga minoritas senantiasa terbengkalai, dimarginalisasikan. Ketujuh: Dari Kegagalan di atas maka demokrasi pun didefinisikan sebagai Rule by the majority and the winner takes all.

Dinegara beradab berlaku definisi: Democracy is the rule by the majority with the protection of the minority. Pmerintahan oleh mayoritas sambil memperhatikan kepentingan minoritas.
Secara empiris saya mengalami bneturan-benturan berikut ini (Tidak Exhaustive): perebutan lahan kebun, karena pada tatanan ulayat batas kebun adalah batas ulayat.

Perkelahian dalam beribadah, karena ad kelompok mayoritas menengah pembanguna atau pemakaian rumah ibadah, perkelaian karena da penistaan barang-barang sakral sesuatu agama atau suatu ritual tertentu, perkelahian karena suatu kelompok menafsirkan ajaran agama lain secara menghina, perkelahian karena saling merebut tempat perdagangan oleh suatu kelompok suku merantau yang mendesak suku autochton.

Kecemasan masyarakat minoritas meningkat karena dalam memperoleh ijin membangun rumah ibadah oleh peraturan pemerintah mengharuskan ijin dari warga sekitar yang nota bene dari mayoritas yang jelas menentang agama minoritas di tempat itu. Mengapa bukan ijin pemerintah yang dibutuhkan? Sehingga pertanyaan mendasar adalah :Apakah makna kebebasan beragama? Apakah beragama bermakna sekadar mempunyai agama?

Apakah kebebasan beragama tidak berarti kebebasan beribadah? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan kemajemukan yang berbenturan secara psikologis, yang berkaitan dengan manajemen kemajemukan. Apakah Indonesia masih negara Pancasila yang konsekwen atau negara (Sesuatu) agama? Ada pertanyaan apakah “Kebebasan beribadah” juga berarti bahagian tak terpisahkan dari “kesejahteraan dan keadilan sosial”.

Ada pertanyaan yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam menafsirkan teologi suatu agama. Ada pertanyaan tentang peranan pemerintah daerah (baca: Pamongpraja) dalam pembangunan tempat ibadah. Ada pertanyaan tentang penan pemerintah daerah (Baca: Pamong praja) dlam mebangun ketentraman, ketrtiba, dan kerukunan masyarakat?

Ada pertanyaan tentang peranan pemerintah daerah (Baca: Pamong praja) dalam memecahkan ketimpangan kemakmuran dan kesempatan berusaha di daerah antara kelompok ekonomi kuat dan ekonomi lemah autochton Semua pertanyaan diatas secara kasat mata terang berderang bagi mereka yang mau turun ke bawah ke desa-desa, kelurahn-kelurahn, kota-kota rural terutama di luar Jawa. Sayangnya, terhadap semua pertanyaan itu kadangkala jawabannya tidak pernah tuntas.

6. Penanganan Konflik Antarkelompok Peranan Pamong Praja dan Polisi
Kepentingan adalah sangat legitim dalam suatu masyarakat negara bangsa. Dan karena legitim dilindungi oleh UUD, jadi otomatis dilindungi oleh pemerintah oleh pemerintah.
Dikatakan, secara terbalik pemerintah (Dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa) berkewajiban menjamin terwujud atau terpenuhinya kepentingan warga dari suatu Negara dan Bangsa.

Dalam suatu masyarakat majemuk dari Negara Bangsa terdapat juga kepentingan –kepentingan majemuk, dan secara inhernet saling berbentur. Konflik tidak saja bermakna negatif, tergantung manajemennya.

Pemerintah daerah sebagai agent yang melindungi, mencerdaskan, mendistribusikan kesejahteraan serta meletakan ketertiban dunia, patut mendidik masyarakat bahwa Negara dan Bangsa itu adalah suatu relasi, sehingga pautu memahami hukum-hukum tertulis dan tidak tertulis tentang relasi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok. Dan semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintah/pemerintahan.

Jadi penanganan konflik antara kelompok sangat tergantung dari: Pertama, Pengaturan hubungan antara individu dan antara kelompok yang fair dan adil. Kedua, pengaturan tentang peranan pemerintah dalam membangun kehidupan keberagaman atau lebih tepat ke-ber-Ketuhanan.

Pemerintah jangan terlibat dalam tafsiran,teologis sesuatu agama! Intervensi pemerintah (Baca: Departemen Agama) dalam menafsirkan kaidah teologis sesuatu agama merupakan contradictio terhadap negara berdasarkan Pancasila dan merupakan tindakan diskriminatis bagi agama-agama lain. Ketiga, secara mutatis mutandis peranan pemerintah daerah hanyalah menjaga ketentraman dan ketertiban (handhaving van Rust en Orde) dan secara positif menciptakan iklim kondusif untuk peribadahan warga.

Pencegahan kekerasan/ kebringasan dan penanganan konflik fisik antar kelompok (Kpentingan) a.1 :

-. Pencegahan Dalam Situasi Non-Konflik
Itulah penanan pamong praja dengan fungsi Handhaving van Rust on Orde-nya. Dia membangun kerukunan secara positif sebagai wujud membangun manusia Pancasila. Membangun solidaritas sosial, persatuan sosial pada tinglat akar rumput secara sosial, ekonomi dan budaya, saling membantu, gotong royong dalam susah dan senang dengan menjalankan pemerintahan yang fair dan adil! Tugas pamong praja adalah mencegah agresivitas suatu kelompok (yang pad umumnya kelompok mayoritas) terhadap kelompok lain.

-.Pencegahan Dalam Situasi Imminent Konflik Fisik
Kembali peranan Pamong Praja untuk mendalami sebab musabab konflik yang potensial berakibat kekersan dan mencoba melakukan intersepsi. Peranan Pemong Prja ini terutama menjelaskan untung ruginya konflik fisik dan melakukan persuasi agar jauhi kekerasan tapi kepada dialog musyawarah berpedoman kepaa hidup berbangsa.

Disini masuk peranan intelijens polisi untuk membaca peta masalah agar secara dini mencegah terjadi kekerasan dan kebringasan berlatar belakang suku, agama dan/atau ketimpangan sosial ekonomi.

-. Restorasi Ketentraman Dan Ketertiban
Disini polisi mempunyai peranan sentral untuk melerai secara fisik dan mencegah korban nyawa dan material. Ironi yang kita lihat pada penegahkan hukum akhir-akhir ini justru kita tidak melihat kehadiran pamong praja dlam mengatasi kekerasan dan kebringasan konflik atas dasar ketimpangan-ketimpangan sosial. Sekaligus untuk melerai pihak-pihak yang bertikai, yang nota bene warganya, rakyatnya.

Di TV kita tidak lihat Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, atau Lurah. Dimana mereka?
Kehadiran mereka mutlak dibutuhkan untuk refleksi dan menemukan kekosongan hukum dalam membangun masyarakat yang tentran dan tertib. Ketika saya menjadi gubernur NTT, saya senantiasa berada di depan dan secara dini bila ada perang tanding antar kerajaan, ulayat-ulayat, antara kelompok-kelompok primordial. Polisi berada dibelakang saya. Sering juga dibantu oleh Kodim.

7. Peranan Hukum dalam Mencegah dan Menangani Konflik Fisik dan State Building
Kemajemukan merupakan relasi dan inter-relasi manusia. Oleh karena itu Hukum sangat sentral peranannya dalam meletakan relasi yang harmonis dalam tatanan mejemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, Nation Building yang kita angkat didepan erat sekali dengan hubungannya dengan State-Building.

Pembentukan per-UU-an yang adekwat membangun toleransi dan kerukunan, kewargaan negara yang menerima dan menghormati macam-macam aspek perbedaan, membangun lembaga-lembaga penegakan hukum dan kepamong-prajaan yang bersikap fair, adil dan tegas terhadap semua elemen majemuk, dan memiliki kemauan dan keberanian bertindak bila ada agresivitas fisil satu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Konflik kekerasan yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah ganguan terhadap relasi dn inter-relasi itu. Konflik yang berkepanjangan yang kita alami dalam kehidupan sosial, ekonomi dan agama maupun budaya membuktikan:Satu – Da kelemahan dalam struktur regulasi kita dalam mengatur kehidupan Bangsa yang majemuk. Dua – Ada kelemahan dalam penegakan hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat dan Bangsa yang tentram dan tertib.

Tiga – Ada kesalahpahaman tentang peranan pamong praja terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Atau lebih tegas pamong prja sama sekali dimungkiri fungsi ketertiban dan ketentramannya. Bandingkan dengan otonomi per UU No. 5 tahun 1974. Empat- Ada kesalahpahaman seolah-olah polisi lah yang punya fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang benar adalah “Polisi Berperan” pada saat ketentraman dan ketertiban mencapai titik patologi sosial. Sebelumnya adalah tugas pamong praja.

Lima – Disitulah letak perdebatan mengapa polisi terikat atau tidak terikat kepada pamong praja. Diseluruh dunia dalam kaitan ketentraman dn ketertiban polisi “subordinated” pada pemerintah dalam Negeri (Baca: Pamong Praja). Bila hal-hal di ats tidak ditangani secara komprehensuf dan mendasar, maka janganlah harap bahwa konflik yang berakhir dengan kekerasan akan berakhir.

8. Kesimpulan Penutup
Kejadian akhir-akhir ini berbentuk benturan kesehatan dan agretivitas antara kelompok agama dan suku di negeri ini membuktikan bahwa fondasi-fondasi dasar Nation dan state-building Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan fondasi itu terutama terletak pada “Kelemahan kemauan hidup bersama”. Serta “kelemahan upaya-upaya” Nation dan state- building kita. Khususnya dari kacamata state-building pemahaman tentang arti publik sangat rancu yang membawa pelaksanaan tugas publik itu rancu.

Sebagai penutup saya kepingin kemukakan pemahaman publik dari kacamata teori pemerintahan: Yaitu, bahwa tidak ada pengertian publik . Dokter punya publik sendiri, orang sakit. Guru punya publik sendiri, murid dan orang tua murid. Hakim punya publik sendiri:Terdakwa. Jaksa punya publik sendiri: orang tertuntut. Polisi punya publik sendiri: orang yang melanggar hukum.

Pamong praja punya publik: seluruh rakyat suatu negara: orang sakit dan sehat, petani dan nelayan. Mahasiswa dan maha guru, penjahat dan pencuri, pelacur dan perampok, dan seterusnya.

Pendek kata seluruh warga negara adalah publik pamomg praja.
Semoaga semua bencana yang kita alami akhir-akhir ini membawa hikmah bagi kita semua, apa yang perlu kita benahi dalam membangsa dan menegara dalam tatanan yang majemuk serta hidup dalam agregasi ini ! Semoga Allah berkati Bangsa dan Negara ini! (habis)

(dikutip dari:http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=42311)

Rabu, 24 Sep 2008, | 406
Anathema Sit ! (Peringatan untuk setiap penyebar pendapat yang menghina inti ajaran Iman dari Penganut Agama manapun di Indonesia)

Oleh: Anton Bele *)
Opini dari Bapak Frans Donald, seorang Unitarian (Kristen Tauhid) yang pernah dimuat dalam kolom Opini harian ’Timor Express’ tgl 11 dan 12 Agustus 2008 lalu tentang uraian dan kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, sebenarnya sudah saya lupakan. Tetapi dengan adanya tanggapan dari seorang Warga Jemaat Petra Oepoi (GMIT) Kupang, Bapak , Kalfin Willa, dalam ’Timor Express’ edisi Sabtu, 23 Agustus 2008, halaman 4, ditambah dengan tanggapan dari penulis lain serta pertanyaan dari beberapa kawan baru-baru ini, ingatan saya akan isi artikel dari Bapak Frans Donald itu disegarkan kembali.

Memang, sejak tanggal 13 Agustus 2008 sehari sesudah tulisan itu muncul dan beberapa hari berikutnya, saya mendapat beberapa reaksi dari beberapa pembaca artikel tersebut dan mendorong saya untuk memberikan tanggapan. Tetapi niat untuk menanggapi tidak saya buat dengan dua alasan:

Alasan pertama, pendapat dalam artikel tentang ke-Allah-an Yesus itu sudah selesai sejak tahun 325 Masehi dengan keputusan Konsili Ekumenis Nikaia (Nicaea). Untuk setiap orang yang menyatakan diri anggota Gereja Katolik (Roma), diskusi tentang Yesus itu Allah atau tidak, tidak relevan lagi. Karena bagi Umat Katolik (Roma), kalau melawan ajaran tentang Yesus itu Allah lalu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, maka ia akan terkena kutukan yang dalam bahasa Latin, ada rumusan ’anathema sit’, artinya: ’terkutuklah dia’. (Dr. Nico Syukur Dister, OFM, ’Theologi Sistematika’, Kanisius, Yogyakarta, 2004). Dan dalam Konsili Vatikan II, (1962-1965) tetap ditegaskan ulang ajaran ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Titik.

Alasan kedua, Pendapat Bapak Frans Donald itu adalah pendapat pribadi beliau yang tidak pernah akan merobah Inti ajaran Iman Kristen Katolik (Roma) sehingga biarlah pendapat itu ada untuk diri beliau sendiri dan untuk siapa pun saja yang mau mempercayainya.

Ternyata dua alasan saya itu tidak membuat saya tenang sesudah ada tanggapan dari Bapak Kalfin Willa dan beberapa teman lain yang terus menggoda saya untuk memberikan pendapat tentang tulisan itu. Tulisan opini saya ini muncul dengan latar belakang pertimbangan berikut:
Pertama: mengawaskan setiap pembaca dari Gereja Katolik (Roma) untuk mencamkan isi ajaran Resmi Gereja Katolik yang didasarkan atas Kitab Suci, Tradisi dan Wewenang mengajar Gereja, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, yaitu: Tritunggal Yang Mahakudus. Inti ajaran tentang Tritunggal Yang Mahakudus ini sudah ditetapkan dan diumumkan dalam Konsili Ekumenis Konstantinopel ke-2, tahun 553 Masehi.

Kalau seorang Kristen Katolik percaya bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, maka langsung oknum tersebut oleh Gereja dinyatakan ’terkutuklah dia’ = ’anathema sit’ dan dikucilkan dari keanggotaan Gereja Katolik.

Kedua: mengawaskan setiap pembaca dari Agama Kristen yang menjadi anggota dari Gereja-gereja Kristen (yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah, termasuk saudara saya se-iman, Bapak Kalfin Willa dari GMIT), bahwa ajaran yang menyatakan Yesus Kristus itu bukan Allah, sudah pernah dicetuskan dan diajarkan oleh seorang bernama Arius pada tahun 318 Masehi dan kemudian dikenal dengan ajaran ’Arianisme’. Isi ajaran ’Arianisme’ ini sudah ditolak sejak waktu itu, dan kalau pada tahun 2008 ini ada orang yang mengajarkan ajaran yang serupa dengan ’Arianisme’ itu, maka segenap sesama Umat Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah, berhati-hatilah untuk tidak terpengaruh atau terganggu.

Ketiga: Inti ajaran iman Kristen Katolik tentang Tritunggal Yang Mahakudus tidak pada tempatnya saya bela dengan berbagai argumentasi biblis dan teologis untuk meyakinkan orang yang tidak percaya. Tulisan ini adalah pernyataan bahwa inti ajaran Iman Kristen Katolik tentang Tritunggal Yang Mahakudus ini tidak boleh, sekali lagi tidak boleh didiskusikan malah dibantah oleh orang yang tidak percaya, apalagi disebarkan kepada umum lewat media massa seperti harian yang resmi ’Timor Express’ ini.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus ingat bahwa di Negara ini ada Undang-undang, yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a, yang berbunyi, ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keempat: melalui tulisan ini saya secara pribadi dan bersama kawan-kawan yang sempat membaca tulisan dari Bapak Frans Donald menyatakan rasa penyesalan yang dalam bahwa Bapak Frans Donald secara sengaja dan tahu dan mau telah menodai inti ajaran Iman Kristiani tentang Tritunggal Yang Mahakudus. Bapak Frans Donald tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah, adalah urusan Bapak sendiri.

Tetapi saya mau bertanya, apa tujuan Bapak Frans Donald menyiarkan pendapat Bapak itu dalam media harian ’Timor Express’? Mau menyadarkan kami yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah untuk tidak percaya lagi? Atau hanya mau sekedar mengolok, mengoreksi dan menghina inti ajaran iman kami ini? Niat baik apa yang tersurat dan tersirat dalam tulisan Bapak itu? Surat kabar ’harian’ seperti ’Timor Express’ ini dibaca oleh banyak orang dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan dan agama yang berbeda.

Bapak Frans Donald sadar atau tidak akibat dari tulisan Bapak itu? Bapak Frans Donald menyatakan diri seorang ’Unitarian (Kristen Tauhid)’. Itu keyakinan Bapak, tetapi tidak pada tempatnya diwartakan sambil mempersalahkan kami yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah.

Apakah tulisan Bapak itu menyatukan atau mencerai-beraikan?
Rentetan pertanyaan ini saya kemukakan agar Bapak Frans Donald jawab untuk diri sendiri dan kalau Bapak Frans Donald tulis dan siarkan lagi di media ini atau media lain, terserah, asal jangan lagi membuat ulasan tentang Yesus Kristus itu Allah atau tidak. Saya secara pribadi menyatakan ’jangan’ karena ulasan seperti itu sudah menyangkut inti ajaran iman Kristiani yang saya dan banyak kawan lain imani.

Jangan ganggu inti ajaran iman saya! Dan pernyataan saya ini berdasarkan perintah Undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang saya kutip di atas.
Kelima: melalui tulisan ini saya mengingatkan sesama Umat Kristen Katolik dan sesama Umat Kristen lain yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan Allah, bahwa Bapak Frans Donald yang secara jujur menyatakan diri seorang ’Unitarian (Kristen Tauhid)’ ini menganut ajaran yang menolak ajaran tentang Tritunggal Yang Mahakudus.

Menurut ajaran mereka, Allah itu hanya ’satu’ = unus, dan dari kata inilah muncul istilah ‘Unitarian’. (New Webster’s Dictionary and Roget’s Thesaurus). Ajaran yang melawan doktrin tentang Tritunggal Yang Mahakudus ini dianut oleh satu denominasi yang berawal dari pendapat dua orang: dicetuskan oleh Ludwig Hätzer pada tahun 1529 dan diumumkan oleh Michael Servetus pada tahun 1531 dan selanjutnya di bawah pengaruh dari Francis David, kelompok ini menamakan diri ’Unitarian’ pada tahun 1569.

Kelompok ’Unitarian’ ini berkembang di Amerika Serikat di kota Philadelphia sejak tahun 1769 di bawah pengaruh Priestley yang diusir dari Inggris. Ajaran ’Unitarian’ ini terus berkembang di Amerika Serikat dengan pusatnya di Boston dan dipropagandakan lewat media ’Unitarian Christian’ yang terbit sejak tahun 1947 sampai sekarang. (Encyclopedia Americana).

Kebebasan berpendapat itu memang dijamin di Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 3, ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Tetapi berpendapat tentang Ajaran Iman Agama manapun saja yang mengarah kepada penghinaan atau penodaan, harus tahu batas-batasnya yang ditentukan pula dalam Undang-undang.

Untuk jelasnya, dikutip bunyi UU Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat (2) yang berbunyi, ”Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Apakah tulisan Bapak Frans Donald yang dimaksudkan dalam tulisan ini sudah ’memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa’?

Pada akhir tulisan ini secara khusus saya mengingatkan saudara-saudari dari Gereja Katolik bahwa ajaran tentang Tritunggal Mahakudus itu sudah ditetapkan dengan Dogma, yaitu ajaran resmi yang benar dan harus diimani oleh setiap orang Katolik, sehingga tidak boleh diragukan kebenarannya. Kalau disangkal, maka dengan sendirinya bukan Katolik lagi sebab terkena ’Anathema Sit’ = ’Terkutuklah dia’.

Tetapi kalau ada orang lain yang bukan Katolik, percaya akan ajaran yang lain dari ajaran tentang Tritunggal Mahakudus yang diajarkan secara resmi oleh Magisterium Gereja (Wewenang Mengajar Gereja), maka itu tanggung-jawabnya sendiri. Hanya di Indonesia ini, tidak bisa bahwa setiap orang boleh mengutak-atik apalagi mempersalahkan ajaran iman yang diyakini oleh kelompok yang diakui keberadaannya oleh Negara.

Kepada siapa pun saja yang sempat membaca artikel ini, penulis sampaikan kutipan ajaran Santo Paulus, ”Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangn bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegorlah dia sebagai seorang saudara.” (2 Tes 3: 14-15).

Penulis: Dosen Kitab Suci, Sekolah Tinggi Pastoral (STIPAS) Keuskupan Agung Kupang, tinggal di BTN Kolhua, Blok. R-I, No. 51-52, Kupang.

(dikutip dari:http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=26433)

Demokrasi Partisipatif dan Peran FPK
Oleh Pius Rengka

Senin, 21 Maret 2011 | 00:26 WIB
TEMA rezim demokratik pada tiga dekade belakangan ini di Indonesia tidak hanya obyek wacana akademik, atau hanya menjadi keasyikan intelektual para akademisi, tetapi telah menjadi isu politik yang mengundang banyak perdebatan. Apalagi, pasca perang dingin masalah demokrasi telah menjadi tema utama di negara-negara di seluruh dunia terlebih di negara-negara dunia ketiga.

Di Indonesia sendiri, tuntutan luas terhadap hadirnya pemerintahan yang demokratik sudah kian menguat seiring tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru di bawah kendali kekuasaan Soeharto.

Namun, tatkala reformasi pecah 20 Mei 1998 lalu, konflik-konflik di Indonesia justru meluap dan tidak juga meredup. Konflik antaretnik, konflik antaragama, justru muncul bagai jamur di musim hujan. Konflik-konflik berdarah di Maluku, Poso dan belahan lain di Indonesia telah mewarnai berita politik di negeri ini. Mengenaskan!!

Di NTT, konflik kecil-kecilan muncul di mana-mana, sementara aneka konflik laten masih terus hadir mengalir di arus bawah bagai magma gunung berapi. Konflik agraria, konflik sumberdaya politik, konflik hutan dan konflik etnik, sepertinya menyimpan aneka bom waktu. Karena itulah, diskusi sejumlah anak muda kritis CIS Timor, KNPI, GMKI, GAMKI, HMI, dan elemen masyarakat sipil lain di Sekretariat GMKI NTT, 16 Oktober 2010 silam, mendapat tempat terhormat, ketika mengusung tema Damai Pemuda NTT untuk Indonesia.

Winston Rondo, Direktur CIS Timor, dalam sambutan pembuka mengatakan: “Setiap orang mestinya terpanggil untuk menyumbangkan kebaikan bagi yang lain, tak peduli apa suku, agama dan ideologi politik yang dianutnya.” Terinspirasi oleh renungan Eleanor Roosevelt, Winston Rondo mengatakan damai itu bukan sekadar teks, bukan pula sekadar bicara, atau sekadar sebuah kepercayaan, tetapi damai adalah tindakan, perbuatan, sikap dan kehendak untuk terus membuat baik demi kebaikan bersama umat manusia. “Meski NTT dikenal khalayak ramai propinsi miskin, tetapi tidak boleh miskin perdamaian, tidak boleh miskin ikhtiar untuk membuat kebaikan,” kata Winston Rondo dengan nada yang teduh dan tenang.

Korupsi

Tambahan lagi pasca reformasi, berita dan kasus korupsi menghiasi wajah sejumlah media massa di negeri ini. Tiap hari dapat kita temukan berita korupsi di surat khabar atau televisi. Dari sana pula kita kemudian mengetahui jelas, ternyata Indonesia menempati urutan satu negeri terkorup di Asia, bahkan urutan tiga terkorup di dunia menyusul Etiopia dan negara-negara Sahara lainnya di Benua Afrika.

Tak hanya itu, kasus main hakim sendiri di mana-mana kita temukan. Bahkan bertumbuh pula sejumlah organisasi yang menyelesaikan persoalan dengan cara serba keras. Terkesan, damai begitu jauh dari negeri ini. Tambahan lagi rentetan kasus terorisme di negeri ini cukup mencekam, mengancam kebebasan kita sekaligus mempertajam konflik dan permusuhan antaretnik di beberapa wilayah.

Belum lama berselang seorang pendeta di Bekasi ditikam sejumlah ‘penjahat’ yang diketahui jelas anggota sebuah organisasi kemasyarakatan atas nama agama. Sementara di Amerika, seorang biarawan berniat membakar buku suci Al’Quran sebagai bentuk pemberontakannya atas ulah sekelompok organisasi garis keras yang menghajar gedung kembar WTC di New York dan Pentagon. Dan, belum lama ini kelompok Ahmadiyah diserang dengan sangat keji oleh sekelompok manusia terorganisisr dalam kelompok garis keras atas nama agama. Menghancurkan tempat ibadah mereka dan menewaskan sedikitnya 6 orang di antara mereka. Sadis nian!

Lalu kita bertanya, apakah memang demikianlah pinta agama yang dianut sekelompok hardliners itu? Dalam sebuah dugaan penelitian, kelompok hardliners umumnya berakal pendek. Mereka tidak sanggup mencerna rinci makna perbedaan dan berbeda secara substansial. Bahkan kaum hardliners ini cenderung membatasi eksistensi Tuhan yang Tak Terbatas itu. Bagi mereka eksistensi Tuhan adalah co-existensi dengan keterbatasan mereka. Maka Tuhan adalah sesuatu yang terbatas sesuai dengan kehendak mereka.

Pertanyaan paling penting sekarang, bagaimana kiranya jalan terbaik untuk kita agar kita sanggup memahami gejala ini dengan lebih dewasa? Apakah gerangan yang terjadi di negeri ini ketika warga masyarakat terkesan sangat gemar melakukan kekerasan? Bagaimana pula gejala ini ditekan? Apakah kiranya sumbangan FPK dalam situasi dan kondisi ini?

Transisi Demokrasi

Gejala yang dikutip amat ringkas di atas, sesungguhnya gejala umum yang terjadi di hampir semua negara bekas jajahan atau pasca rezim otoritarian berkuasa. Gejala serupa itu adalah bagian dari fenomena transisi demokrasi, karena lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, parlemen, organisasi-organisasi masyarakat sipil, belum matang dan kuat, bahkan ada di antaranya yang sedang mencari identitas diri.

Interaksi di antara para aktor negara, pasar, civil society dan political cummunity belum memperlihatkan skema demokratik yang patut. Malah cenderung, interaksi di antara mereka justru menjadi predator demokrasi.

Kita misalnya menyebut salah satu contoh lembaga yang diharapkan sebagai pembawa misi demokrasi dan demokratisasi yaitu partai politik. Di wilayah kita, partai politik belum sungguh-sungguh menjadi penyalur aspirasi rakyat. Parpol belum berfungsi dengan benar dan maksimal, karena umumnya para aktor di parpol sendiri masih ingusan belajar berdemokrasi. Bahkan lainnya sungguh tak sanggup mengerjakan proses demokratik dalam pengambilan keputusan di partai politik. Aktor-aktor parpol malah ada yang cenderung otoritarian dan menjadikan posisi eksekutif parpol sebagai instansi penciptaan distansi. Parpol-parpol yang hidup enggan mati tak mau, malah cenderung menjadi predator demokrasi karena para aktornya lebih banyak bertindak sebagaimana layaknya CV atau PT. Pengurus partai (terutama ketua dan sekretaris) mendagangkan cap partai politik untuk keuntungan pribadi. Fungsi-fungsi partai politik gagal dikerjakan. Diduga keras kegagalan itu karena para aktornya sama dan sebangun dengan para bandit yang ingin memperlakukan institusi partai politik sebagai lembaga dagang. Maka berlakulah kompromi yang disebut ‘demokrasi’ para bandit.

Sementara itu, rakyat terkesan sangat permisif. Mereka menerima saja semua apa adanya. Mereka serba boleh. Mereka cenderung menganggap apa yang dilakoni para aktor parpol adalah hukum kodrat berparpol. Padahal, parpol adalah institusi sosial politik yang didirikan untuk membela kepentingan-kepentingan rakyat. Karena itu parpol berfungsi mengontrol setiap rezim kekuasaan di level mana pun kekuasaan itu hendak diterapkan. Tetapi, rakyat telah menjadi pelupa berat (amnesia).

Meski demikian, diakui sejumlah aktor prodemokrasi belakangan ini tetap gencar melakukan kritik dan kontrol, baik terhadap kelakuan para aktor partai politik, juga terhadap para anggota parlemen dan semacamnya agar mereka kembali ke fitrahnya, berpulang ke jalan yang benar.

Kita sadar benar, perjuangan para aktor prodem belum berhasil. Tetapi, lambat laun tekanan dan desakan pengaruhnya kian kuat seiring dengan kuatnya interaksi masyarakat global. Kelompok garis keras berbasis agama mendapat ruang yang pas, tetapi disorientasi ideologis.

Sedangkan kelakuan masyarakat yang gemar main hakim sendiri, merupakan pantulan dari gagalnya aparatur penegak hukum dalam penegakan hukum di negeri ini. Kita pun menangkap khabar tentang polisi korup, jaksa pemeras, hakim mudah disogok. Ternyata khabar itu terjadi di hampir semua level. Urusan penegakan hukum ke aparat penegak hukum justru membuat tambah masalah. Mereka bukan pengurang masalah, malah buat tambah masalah. Keadilan kian kabur, subyek pencari keadilan frustrasi. Akibatnya, rakyat mengambil jalan pintas yaitu main hakim sendiri. Karena ternyata, main hakim sendiri jauh lebih efektif dan lekas, meski kemudian mereka harus menanggung derita hidup di balik jeruji besi. Karena itu, pilihan tidak gampang. Tetapi toh harus tetap dilakukan.

Maka, partisipasi luas masyarakat merupakan tawaran paling demokratik untuk menyelesaikan problem demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan di daerah. Partisipasi luas untuk membahas dan memutuskan kebijakan publik. Cara itu, kita sebut demokrasi partisipatif.

Demokrasi partisipatif adalah salah satu jalan damai yang paling mungkin dikerjakan, meski harus diakui jalan yang ditempuh teramat panjang, bahkan agak terjal dan melelahkan.

Mengapa demokrasi partisipatif itu penting? Karena melalui jalan demokrasi partisipatif, semua pihak terajak dan diajak serta memiliki ruang untuk ikut menentukan jalannya proses pemerintahan. Dengan kata lain, pada konteks demokrasi partisipatif, pemerintahan sesungguhnya dikerjakan oleh orang-orang yang diperintah.

Misalnya, sebuah calon kebijakan publik baru boleh dinyatakan kebijakan publik yang sahih kalau telah melalui proses diskursus yang luas yang melibatkan arena masyarakat yang lebih luas pula. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lahir dari mimpi semalam dari seorang kepala daerah atau anggota parlemen, melainkan kebijakan yang lahir setelah melalui perdebatan (diskursus) di arena atau ruang publik (sphere) yang terbuka dan bermutu. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah kebijakan yang lahir dari rahim publik dan dibahas oleh publik untuk melayani kepentingan publik. Bukan kebijakan yang lahir dari elit yang mewakili publik. Maka demokrasi representasi mendapatkan aksentuasinya pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, rencana pembangunan atau rumusan pembangunan tidak lagi datang dan mengalir dari atas ke bawah, melainkan rencana dan keputusan pembangunan itu merupakan rancangan bersama dan keputusan bersama.

Peran FPK

Dalam fungsi dan perannya, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah sebuah arena atau forum diskursus tempat di mana semua elemen masyarakat yang berkepentingan bertemu. FPK tidak hanya bertemu secara fisik artifisial, melainkan bertemu dalam pengertian tempat menyemai gagasan-gagasan yang sensitif konflik. Gagasan-gagasan sensitif konflik artinya gagasan-gagasan yang dilahirkan dari proses diskursus di FPK. Gagasan yang sudah memperhitungkan implikasi terburuk paling minimal untuk semua pihak. Maka FPK tidak sekadar tempat bertemu dan berdiskusi orang berlatar belakang etnik berbeda, melainkan FPK adalah arena tempat di mana orang berlatar belakang ilmu dan pengalaman berbeda menyumbangkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kepentingan semua pihak atau untuk kebaikan bersama. Maka manusia-manusia di FPK adalah kumpulan manusia dengan kebudayaan lintas budaya, outward looking, open mind, dan gemar berbicara tentang perdamaian dan keadilan sosial bagi semua orang. Manusia-manusia di FPK bukanlah tipe manusia inward looking yang hanya merasa bangga dengan keadaan dirinya, gemar memprovokasi perang etnik dan agama, suka melihat orang lain menderita. Orang-orang di FPK adalah kumpulan manusia yang senang melihat orang lain senang, dan susah melihat orang lain susah. FPK bukan tempat berkumpulnya orang yang senang kalau melihat orang lain susah, atau susah kalau melihat orang lain senang. Aktivis FPK adalah manusia pelampau sekat (man beyond the box).

Sekali lagi FPK adalah wadah tempat di mana perbedaan latar belakang anggotanya menjadi hal biasa, dan bahkan kekayaan. Maka di FPK perbedaan justru patut dirayakan sebagai kekayaan sosial yang tak terperikan. Maka FPK senantiasa mendorong, mengajak dan mengkondisikan perdamaian dan keadilan. Tetapi semua proses itu harus dikerjakan melalui mekanisme demokratik, yang disebut demokrasi partisipatif tadi. Memang! *

(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/59058/editorial/opini/2011/3/21/demokrasi-partisipatif-dan-peran-fp)

Eufesmisme Pendidikan
Oleh Fidel Hardjo

Kamis, 24 Maret 2011 | 07:59 WIB
HARIAN Pos Kupang menurunkan berita Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Poltekes Negeri Kupang di Malaysia dan Singapura (PK 7/3/2011) dengan biaya tak ampun-ampun Rp 10 juta per mahasiswa. Pada hari berikutnya diberitakan, ada sekolah di Kupang terlilit utang ‘gara-gara’ uang BOS belum dicairkan (PK, 8/3/2011). Dua berita ini bikin sport jantung sekaligus sangat ironis!
Ada sekolah yang ‘kaya elite’ sampai PKL-nya (nota bene PKL cuma seminggu) tak tanggung-tanggung di luar negeri. Hebat tiada duanya! Sementara ada sekolah lain lagi, tampil ‘miskin melarat’, sampai bingung dililit utang pembiayaan operasional sekolah. Juga, sial tiada duanya!
Saya tidak tahu, apakah Pos Kupang sengaja menurunkan berita ini sekadar ‘menghadirkan’ pembanding, biar jutaan mata orang NTT terbuka melihat fakta ini secara tembus pandang, ada gap langit-bumi antarsekolah di ibu kota provinsi yang terlanjur dicap miskin tapi ramah ini.
Dari fakta di atas, maka muncul pertanyaan sembrono. Apakah memang kita miskin atau kaya? Jika kita dicap miskin, bagaimana menangkis kenyataan ada sekolah yang bisa PKL ke luar negeri dengan biaya Rp 10 juta, belum termasuk uang jajan? Taruhlah jajannya satu juta per orang!
Lalu, jika kita dibilang kaya. Bagaimana menguraikan fakta ke(kaya)an ini dengan situasi riil? Bahwa tak sedikit warga kita berpendapat(an) rata-rata Rp 1 juta ke bawah per bulan dan demi menyekolahkan anak rela utang ke sana ke mari. Bahkan, ada orangtua yang baru mengurus biaya makan tiga kali sehari saja, sudah harap-harap cemas sebelum matahari ditelan oleh bumi.
Kita serba salah. Mau dibilang miskin, toh ternyata tidak juga. Mau dibilang kaya, toh sepertinya terlalu tergopoh-gopoh juga. Repot, ya? Kata teman saya, kalau mau tidak repot, bilang saja kita miskin. Biar sumbangan dari pusat dan donor terus mengalir. Justru kita semakin susah kalau ngaku kaya, terus siapa mau menyumbang? Bisa-bisa sumbangan untuk NTT ditarik lagi.
Ketika saya pulang rumah, kata-kata sindiran tadi terus berkecamuk di ubunku. Lalu, saya pelan-pelan berpikir sejenak, benar juga, ya. Lebih baik disebut miskin, kan banyak subsidinya nanti. Tapi, entah mengapa hati kecil ini lebih deras berkata, jangan pernah addicted dengan bantuan, teruslah berjuang dan bangunlah rasa ugahari. Keep on your dreams even if you failed!
Saya berpikir, yayasan, dosen, mahasiswa, dan orangtua Poltekes Kupang sudah membuktikan sebuah perjuangan solid mendidik anak asuhannya agar berwawasan luas dan berprofesional lewat kegiatan PKL lintas negara. Dengan harapan, kelak output pendidikan Poltekes Kupang mampu bersaing dan bila perlu kelak bisa mengirim tenaga medis ke Malaysia dan Singapura.
Tentu keputusan ini sudah benar. Benar karena secara prosedural keputusan ini dilandasi oleh kesepakatan semua pihak, mulai dari staf dosen, mahasiswa maupun orangtua mahasiswa itu sendiri. Tidak ada yang salah jika ditilik dari segi prosedural. Inilah kebenaran prosedural.
Hanya, apakah ada dimensi keugaharian dari kenekatan PKL di luar negeri ini? Apakah PKL di dalam negeri sudah tidak mampu lagi menantang dan menjawab keprofesionalan para mahasiswa kita sekarang? Dan, sepertinya, Poltekes Kupang lebih memilih ke luar negeri PKL-nya.
Tak tanggung-tanggung, PKL di dua negara. Sekali dayung dua negara terlampau. Cuma, jika dilihat dari segi durasi waktu PKL-nya satu minggu, katakan 3 hari di Malaysia, 3 hari di Singapura, dan 1 hari lagi balik kampus. Adakah yang bisa dipelajari dalam waktu singkat itu? Belum juga faktor kegagapan bahasa sebab dua negara ini menggunakan bahasa Inggris, apakah mahasiswa bisa mempelajari sesuatu secara intensif dan mendalam, sebagaimana tujuan PKL itu sendiri.
Menurut Bartono (2005, p.7), PKL adalah belajar di luar kelas sebagai upaya penerapan dan perbandingan antara pekerjaan yang senyatanya dengan teori di dalam ruang kelas. Lalu, Rahmawati (2008, p.114) menegaskan dalam PKL, ada dua pihak yang aktif di dalamnya yaitu trainees (mahasiswa) dan traineers (profesor). Adanya proses melatih dan dilatih selama PKL.
Jadi, sepintas berdasarkan terori ini, apakah efektif dalam waktu 3 hari PKL, lompat dari satu negara ke negara lain bisa mengembangkan skill dan memperkaya knowledge mahasiswa? Apa yang dilatih dan diserap dalam waktu tiga hari? Sementara ongkos PKL itu sudah jelas-jelas mahal. Mampukah mahasiswa dalam tempo beberapa hari menguasai praktik kerja lapangan?
Tentu kita dilarang pesimis, tapi rasa kecurigaan terus menggoda. Ada apa dengan PKL di luar negeri? Atau inikah yang disebut eufemisme (pengahalusan) pendidikan yang menindas? Mengusung jargon PKL di luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan mahasiswa tetapi sebenarnya cuma sandiwara atau nama lain dari penindasan kreatif akademik.
Inilah bentuk penindasan riil terhadap orangtua atas nama pendidikan. Saya kira, meskipun Direktur Poltekes Kupang, Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si, dengan tegas mengatakan tidak ada unsur keterpaksaan aktivitas PKL di luar negeri ini (PK 7/3), tetapi kalau boleh jujur, PKL ini sangat menindas orangtua; mau tidak mau, wajib kucurkan Rp 10 juta. Meski, pinjam dulu!
Biasa bahwa siapa pun mahasiswa bersorak jika PKL ke luar negeri. Pasti dengan segala cara membujuk dan merayu orangtuanya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana mendapatkan uang Rp 10 juta itu. Tinggal, apa ada sikap kekritisan orangtua? Tidak bermaksud meremehkan taraf pendidikan orangtua mahasiswa, tetapi apakah orangtua sudah memelajari proposal PKL ini.
Inilah impak riil dari eufemisme pendidikan. Setelah sekolah mengagendakan program fantastik dengan biaya fantastik, akhirnya orangtua terhanyut dalam euforia eufemisme PKL itu. Ujung-ujungnya hanya menampilkan ketamakan pendidikan dan penindasan orangtua. Dan, ketika mahasiswa balik kampus dan ditanya apa yang dipelajari selama PKL? Jawabnya, oh jalan-jalan, lihat gedung pencakar langit, taman kota yang indah, tidur di hotel dan makan enak.
Kasihan kalau hasil PKL seperti itu (harap tidak). Hanya, mengapa sekolah dan mahasiswa kita tidak menarik mengadakan PKL di kampung-kampung? Selain hemat dan ada banyak pengetahuan luas membentang di tengah masyarakat. Contoh saja. PKL itu bisa dilakukan dengan para ibu penolong kelahiran bayi di kampung-kampung. Mereka tidak berpengetahuan tapi memiliki segudang keterampilan yang tak dimiliki oleh seorang dokter sekaliber apa pun.
Ada banyak strategi penanganan gizi buruk dari ibu-ibu di desa yang sudah berhasil mengasuh dan menyusui anaknya sampai cerdas, sehat, dan berlian. Atau, meneliti fenomen kegemukan anak-anak pejabat tapi otaknya ‘klepek-klepek’. Adakah korelasi antara surplus makanan dan penyebab keblunderan otak (tidak semua)? Mengapa ogah meneliti dan PKL fenomen ini?
Pakar pendidikan Howard Gardner (2000) selalu mewanti-wanti ketamakan dan disorientasi dunia pendidikan kita, dalam bukunya The Disciplined Mind. Ia membagi keyakinan, bahwa tugas lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan: yang benar (B) dan yang salah (S), seperti model soal ujian B atau S dan pilihan berganda A, B, C, D. Pilihan manja dan laris siap saji!
Sementara aspek kekritisan dan kecerdasan moralnya; baik-buruknya suatu pilihan selalu terabaikan. Tentu, jika ditanya, benar atau salah program PKL di luar negeri ini, yang jelas pihak dosen dan mahasiswa mengatakan, ya benar. Hanya, jika ditanya, apakah program PKL di luar negeri ini baik atau buruk, lebih-lebih jika disandingkan dengan situasi orangtua, ternyata orangtua harus meminjam uang 10 juta itu dari tengkulak. Pantaskah dibilang benar atau baik?
Jika orangtua terpaksa mengutang (syukur, kalau kaya!), maka betapa durhaka kegiatan PKL ini. Sebab, sudah bayar mahal, dan tak sebanding oleh apa yang diterima mahasiswa dalam satu minggu, sementara orangtua harus sibuk gali-tutup lubang membayar utang. Siapapun yang masih memiliki nurani, tanpa ditanya, ia akan berkata PKL ini lebih durhaka dari malinkundang.
Saya kira, kita mesti stop segala bentuk program eufemistik pendidikan seperti PKL atau apa pun namanya, yang ujung-ujungnya menindas orangtua, boros, dan tidak efektif. Seyogianya, uang Rp 10 juta digunakan untuk hal yang lebih penting. Dan, lembaga pendidikan semestinya mencorong pembelajaran value keugaharian anak didiknya, apalagi generasi sekarang suka hidup edan, mental single figther lembek, dan terus bergantung pada orangtua meski sudah kawin coi!
Welcome home mahasiswa Poltekes Kupang! Kita tunggu oleh-oleh PKL-nya!
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/59155/editorial/opini/2011/3/24/eufesmisme-pendidikan)

Charles Mali, TNI dan Sosialisasi Kekerasan
Oleh Redemtus Kono

Selasa, 22 Maret 2011 | 07:33 WIB
Charles Mali

HARI Sabtu, 13 Maret 2011, NTT berkabung atas kematian Charles Mali, warga Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sebelumnya, anggota Batalion Infanteri 744 menganiaya Charles Mali, cs secara sadis (PK, 15/3/2011). Lebih tragis lagi, Selasa, 15 Maret 2011, Modesta Dau pun meninggal dunia saat awan perkabungan terhadap Charles Mali belum lenyap. Ibunda Charles Mali ini meninggal dunia karena kekangan rasa sesal dan salah atas kematian putranya itu (PK, 16/3/2011).

Di NTT, kasus kekerasan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) sangatlah memrihatinkan. Berdasarkan penelusuran harian umum Pos Kupang, kekerasan oleh TNI di Bumi Flobamora (kurun waktu antara April 2008-Maret 2011) sebanyak 10 kasus. Dari kekerasan tersebut, dua warga NTT (termasuk Charles Mali) meninggal dunia, sedangkan korban yang lain mengalami luka dan cacat yang serius (PK, 15/3/2011).

Pada hemat saya, kematian Charles Mali dan aneka kekerasan oleh TNI memproklamasikan beberapa indikator yang patut dikedepankan. Pertama, TNI masih gagal menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu penjamin serentak pejuang keamanan dan kesejahteraan rakyat NTT. Berdasarkan kasus-kasus kekerasan itu, saya sepakat dengan pernyataan sikap keluarga korban yang menyerukan jeritan hati suara warga di sekitar ‘kediaman’ Yonif 744. Kehadiran TNI mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat sekitar (PK, 15/3/2011).

Kedua, kasus kekerasan tersebut menunjukkan wajah ganda TNI di propinsi ini. Di satu pihak, keberadaan TNI sejatinya turut terlibat untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan rakyat NTT yang notabene berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Di pihak lain, alih-alih membumikan keamanan, TNI justru menghadirkan ketidaktenteraman pada rakyat NTT. Dalam kasus Charles Mali, TNI malah membunuh masyarakat kecil yang sebenarnya harus dilindunginya.

Ketiga, kekurangsadaran anggota TNI akan keterpanggilannya sebagai salah satu agen moral dan agen hukum yang patut diandalkan. Sebagai agen moral, anggota Yonif 744 sebagai warga agama tertentu perlu mewartakan penghormatan terhadap hidup manusia yang selalu ada dalam agamanya. Sebagai agen hukum, status sebagai warga negara mengharuskan Yonif 744 untuk menegakkan hak hidup manusia yang telah dijamin dalam hukum negara. Namun, kasus-kasus kekerasan itu menegasikan kemampuan TNI sebagai agen moral dan agen hukum di NTT.

Dari beberapa indikator di atas, dapat dikatakan bahwa dalam tubuh TNI sendiri, kekerasan seolah-olah dipandang sebagai suatu ‘barang biasa’. Dalam tubuh TNI merealita banalisasi kekerasan. Kekerasan adalah sesuatu yang banal, yang biasa seperti teman minum kopi di pagi hari. Di sini, kekerasan oleh Yonif 744 memberikan kemungkinan bagi pembangunan persepsi yang salah tentang kekerasan. Bisa jadi, kekerasan dipandang baik dan sebab itu tidak patut dipersoalkan. Apalagi penanganan kasus kekerasan yang dilakukan TNI sering terkatung-katung. Penanganan yang lamban dalam kasus penganiayaan Romo Bento, Pr oleh tiga anggota Yonif 744 (23/9/2010) adalah salah satu contoh konkretnya.

Banalisasi kekerasan oleh anggota TNI berakar pada kecenderungan memakai senjata kekerasan dalam penggemblengan seorang (calon) anggota TNI. Ini menunjukkan adanya kemungkinan sosialisasi kekerasan dalam tubuh TNI sendiri.

Sosialisasi Kekerasan

Dalam buku Eichmann in Yerusalem, Hannah Arendt — seorang filsuf wanita Yahudi — pernah menceritakan sebuah kisah yang amat menarik tentang Adolf Eichmann. Eichmann adalah seorang anggota rezim Nazi-Jerman yang paling bertanggung jawab di balik pembantaian enam juta bangsa Yahudi secara sadis. Yang ironis bahwa Eichmann yang sangat kejam terhadap orang Yahudi justru memiliki relasi sosial yang sangat baik dengan para tetangganya yang non Yahudi. Kekerasan ‘dibiasakan’ sehingga tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupan Eichmann sebagai manusia bermoral. Ini diakibatkan oleh sosialisasi kekerasan yang dipelopori oleh Adolf Hitler dan antek-anteknya.

Dari kisah Eichmann, sosialisasi kekerasan berarti usaha dan kegiatan ‘mengkampanyekan’ kekerasan untuk diterima dan dipakai dalam sebuah tatanan sosial. Sebagaimana lazimnya sebuah sosialisasi, kekerasan-baik teori maupun praksis-akan diejawantahkan demi pencapaian sebuah tujuan atau hasil yang diharapkan. Dalam sosialisasi ini, kaidah moral tentang kebaikan-kebajikan dan kaidah hukum yang menuntut mekanisme demokratis cenderung diabaikan. Eichmann meminggirkan kaidah moralnya sebagai seorang beragama hanya untuk membantai orang Yahudi.

Sosialisasi kekerasan inilah yang terjadi dalam tubuh TNI. Bukan rahasia lagi, kalau kita pernah mendengarkan kisah tentang pembinaan (calon) anggota TNI, cerita tentang penataan daya tahan fisik dan kerasnya latihan sangat dominan. Anggota TNI yang lalai sering mendapat sanksi yang keras dan tegas. Mekanisme kekerasan lebih sering dipakai sebagai instrumen kunci penyelesaian masalah. Kecenderungan mengutamakan mekanisme ini bermuara pada sosialisasi kekerasan pada setiap anggota TNI.

Kalau sosialisasi kekerasan sering digunakan, konsekuensi yang timbul adalah pemakaian logika kekerasan apabila berhadapan dengan pelbagai ancaman di depannya. Penganiayaan terhadap Charles Mali, cs membuktikan pemuliaan logika kekerasan oleh Yonif 744. Jika demikian, penganiayaan itu menguburkan etika diskursus sebagai ideal penyelesaian konflik dalam negara Indonesia yang katanya demokratis.

Ketika sebuah tatanan sosial memuliakan kekerasan demi mencapai tujuan yang terbatas, kaidah-kaidah yang menghambat nilai kekerasan itu akan dienyahkan. Pula, logika kekerasan meminggirkan prosedur hukum yang baik dan benar sesuai peraturan negara yang sedang berlaku. Pada kasus Charles Mali, kaidah moral tentang keluhuran martabat manusia dan kaidah hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) universal terkubur dalam euforia kekerasan oleh Yonif 744. Sesuai prosedur hukum yang benar, tindakan pemalakan Charles Mali, cs seharusnya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku. Namun, prosedur ini dilecehkan karena titah kekerasan yang sudah membanal.

Peminggiran kaidah moral dan hukum di atas memetik fakta bahwa kasus-kasus kekerasan oleh TNI di propinsi ini telah melanggar HAM. Misalnya, pembunuhan terhadap Charles Mali melanggar pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.” Jika demikian, kematian Charles Mali itu bukan lagi sebuah indikasi. Ia sudah dengan sendirinya merupakan fakta pelanggaran HAM. Karena pelanggaran itu, urgensitas penyelesaian kasus Charles Mali tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan, agar kasus ini dapat diselesaikan melalui timbangan keadilan, semua pihak terutama pemerintah harus menjalankan mekanisme rekonsiliasi.

Rekonsiliasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kematian Charles Mali dan ibunya telah menggoreskan luka di hati rakyat. Kenyataan ‘luka’ ini harus diterima, namun selekas mungkin harus disembuhkan. Sebab, ketika aparat hukum tidak dapat menyelesaikan sebuah kasus kekerasan secara adil, munculah retaliasi kekerasan bukan saja pada tubuh TNI, tetapi juga rakyat NTT. Retaliasi kekerasan merupakan keberlanjutan, pewarisan dan pemakaian kekerasan ketika berhadapan dengan suatu masalah. Oleh anggota TNI, penanganan yang tidak adil seakan membenarkan tindak kekerasan yang sudah dibuat. Sedangkan pada rakyat, penanganan tidak selesai pada kasus dibaca sebagai penegasan aparat hukum akan banal dan baiknya kekerasan itu. Rakyat pun bisa tergiur memakai mekanisme kekerasan.

Kemungkinan retaliasi kekerasan itu menghadirkan sebuah kenyataan berbahaya. Sebab, etika diskursus yang sulit ditegakkan akan menampilkan kerumitan baru, yakni munculnya goncangan kaidah moral dan kaidah hukum yang selama ini berbuat banyak bagi tercapainya kesejahteraan rakyat NTT. Dan, ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, mekanisme rekonsiliasi hendaknya dipakai dalam penyelesaian kasus Charles Mali.

Rekonsiliasi merupakan perjumpaan, penyembuhan, dan penyelesaian sebuah kasus agar si korban dapat mendapatkan keadilan dalam kasusnya itu. Dalam rekonsiliasi, penyelesaian sebuah kasus selalu bertolak dari sudut pandang korban. Keadilan konstitutif dalam rekonsiliasi tidak bersinonim dengan ‘mengampuni, memaafkan, atau melupakan perkara.” Itu hanya bermuara pada manipulasi hukum dan politik. Namun, keadilan selalu berarti keberpihakan pada yang benar. Ketika keadilan rekonsiliatif menampilkan diri sebagai satu kaidah normatif, kepentingan-kepentingan hukum sepihak yang sibuk berjuang untuk membenarkan yang salah-menyalahkan yang benar akan dimusnahkan.

Dalam kasus Charles Mali, saya pikir seruan moral tidak pernah cukup efektif untuk menyelesaikan kasus dengan keadilan rekonsiliatif sebagai ‘happy ending-nya’. Kita perlu menempuh jalur hukum. Artinya, para pelaku penganiayaan (anggota Yonif 744) perlu diproses secara hukum. Namun, berkaca pada penyelesaian kasus kekerasan oleh anggota TNI sebelumnya yang terkesan lamban, saya cukup ragu akan profesionalitas para aparat hukum. Sebab itu, penegakan kasus berkeadilan pada kasus ini hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum, HAM dan cadar profesionalitas aparat hukum. Ketidakadilan dalam kasus Charles Mali hanya akan meruncingkan jarak antara TNI dan rakyat yang sangat riskan konflik. Pula mekanisme ketidakadilan oleh para penegak hukum sama saja dengan pembunuhan kedua kalinya bagi Charles Mali. Penanganan perkara lewat mekanisme yang tidak adil dan tidak tuntas akan terus menghantui setiap kesempatan emas untuk menciptakan lahan perdamaian di NTT.

Bagi rakyat NTT dan anggota TNI, kasus kekerasan terhadap Charles Mali menyadarkan kita untuk menggunakan etika diskursus pada setiap konflik. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan sebuah konflik. Paradigma kekerasan yang sering dipakai harus diganti oleh paradigma baru yang bernuansa demokratis. Jika demikian, kita pasti sadar bahwa konflik pada sebuah negara demokrasi (baca: Indonesia) yang dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tidak bisa dihindari karena telah ada dengan sendirinya (in se). Konflik hanya bisa diatur mekanisme penyelesaiannya. Dan, ideal penanganan terhadap konflik meniscayakan penggunaan mekanisme demokratis dan keadilan rekonsiliatif. Jika konflik dapat diatur dengan baik dan benar, saya percaya bahwa sosialisasi kekerasan dapat dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu, rakyat-pemerintah-TNI-agama-elemen terkait perlu bekerja sama untuk mengawal sampai tuntas penyelesaian kasus Charles Mali atas nama cinta pada HAM dan perdamaian.

Untuk itu, imbauan moral Mgr. Dominikus Saku, Pr (Rabu, 16/3/2011) agar TNI bertanggung jawab secara hukum perlu diperhatikan. Sudah saatnya TNI berani membuktikan dan mengungkapkan jati dirinya sebagai pejuang kebenaran dan keadilan di NTT (PK, 17/3/2011). Perjuangan itu hendaknya dilandasi oleh kesadaran dan kemauan teguh untuk memperjuangkan kasus ini tanpa cemas terhadap jatuhnya nama baik institusi. Justru TNI pasti mendapatkan kembali ‘hati rakyat NTT’ dan (atau) membangkitkan harga dirinya apabila berhasil menyelesaikan kasus ini dengan adil.

Kasus kekerasan kepada Charles Mali, cs dan kasus-kasus kekerasan lainnya memproklamasikan realitas banalisasi dan sosialisasi kekerasan dalam tubuh TNI di bumi Flobamora tercinta ini. Hal ini disebabkan oleh peminggiran kaidah moral dan juga kaidah hukum. Untuk itu, penegakan keadilan rekonsiliatif harus diperjuangkan sesegera mungkin. Jika demikian, rakyat dapat menghindarkan diri dari logika kekerasan yang niscaya bermuara pada pencapaian NTT sebagai ‘Negeri Tenang-Tenteram’. *
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/59092/editorial/opini/2011/3/22/charles-mali-tni-dan-sosialisasi-kekerasan)

Politik Praktis Cerminkan Hakekat Gereja
Oleh Pdt. Dr. Mesakh A.P. Dethan, M.Th, MA
Sabtu, 19 Maret 2011 | 00:43 WIB
PADA bulan September 2011 nanti Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) kembali masuk dalam pesta demokrasi gerejawi untuk memilih para pemimpinnya. Ini suatu kesempatan emas yang berlangsung empat tahun sekali, di mana kader-kader GMIT dari semua pelosok baik di kota maupun di desa memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memilih atau dipilih dan dipercayakan untuk memimpin salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia setelah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Sebetulnya bukan soal siapa yang menjadi pemimpin, tetapi soalnya adalah lebih kepada nilai-nilai eklesiologis apa yang diperjuangkan para calon pemimpin itu untuk menjaga hakekat dan identitas GMIT sebagai gereja Tuhan, dan bukan ‘tempat dagang sapi’ dan apalagi ‘sarang penyamun’ (bandingkan kritik tajam Tuhan Yesus dalam Markus 11:17 dyb terhadap para ahli taurat dan imam-imam kepala di Bait Allah, yang telah menjadikan Bait Allah sebagai tempat dagang dan jual beli).

Pada prinsipnya kritik tajam Tuhan Yesus dalam kitab Injil Markus ini dan juga dalam paralelnya dalam injil Synoptik yang lain, lihat Mat 21:13 dan Luk 19:46, bukanlah hal baru di telinga para pemimpin agama pada waktu itu. Sebab Kritik tajam semacam itu pernah didengungkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 7:11. Di sana Yeremia mengatakan dengan tegas dan langsung menikam pada uraf saraf mereka bahwa jangan menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun.

Apa yang dikemukakan Tuhan Yesus di sini jauh lebih luas dan dalam dari Nabi Yeremia. Artinya bahwa inti dan sikap kritis Nabi Yeremia Yesus angkat kembali, bahwa para pemimpin umat jangan menjadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamun, atau alat dan kendaraan politik. Akan tetapi pada saat saat yang sama Tuhan Yesus juga menegaskan dengan sangat terang tentang hakekat dan identitas rumah Tuhan sebagai Oikos proseukhes (Bahasa Yunani artinya tempat doa).

Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga memberi label baru rumah Tuhan itu, label yang lebih luas dan universal, yaitu bahwa Rumah Tuhan adalah tempat doa bagi segala bangsa (pasin tois etnesin). Artinya kalau kita menarik makna asali ini ke dalam konteks kita masa kini, maka gereja adalah tempat doa dan beribadah bagi segala bangsa. Gereja Kristen masa kini harus terbuka bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan atau menganaktirikan orang lain dan tanpa melihat latar belakang suku dan bangsanya, ‘anak tanah’ atau orang luar, ‘anak negeri’ atau orang asing.

Oleh sebab itu dalam memilih para pemimpin gereja kita harus menjauhkan diri dari sikap-sikap primordialisme, jegal-menjegal, fitnah-memfitnah, kampanye hitam terhadap orang lain, dan tindakan-tindakan keji lainnya yang bertentangan dengan eklesiologi GMIT itu sendiri. Sebab orang yang membangun wacana dan praktek primordialisme dan tindakan-tindakan fitnah yang keji, bukan saja cerminan dari sikap manusia yang culas dan inferior (rendah harga diri dan tidak menyakini kemampuan yang Tuhan karuniakan pada dirinya dan orang lain), dan juga orang-orang semacam itu bukan hanya pantas hidup di zaman batu, tetapi juga sebetulnya ia telah mengkhianati identitas kekristenannya sendiri.

Oleh sebab itu politik praktis di lingkup gerejawi harus mencerminkan identitas dan hakekatnya itu sendiri. Dan sama sekali harus dihindari sehingga politik praktis di level gerejawi tidak mempraktekkan ‘politik dagang sapi dan sarang penyamun’. Sebab jika tidak, jangan sampai politik praktis di level gerejawi jauh lebih kotor dari praktek politik di lembaga-lembaga politik atau politik praktis di luar sana.

Haruslah dicatat bahwa GMIT telah merumuskan pokok-pokok Eklesiologisnya (2010) secara terang benderang. Bahwa GMIT sebagai gereja adalah bagian universal dari ‘suatu persekutuan yang dikuduskan atau dikhususkan oleh Allah untuk suatu tugas tertentu di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti dalam pengertian ekklesia (gereja) melekat dua hal sekaligus, yaitu hakekat dari persekutuan itu sebagai milik Allah yang dikuduskan (being) dan tugas atau misi yang diembannya (doing) di dalam dan bagi dunia ini.

Di sini ada dua hal yang ditekankan dan kedua-duanya sama penting: siapa kita dan apa apa tugas kita. “Identitas itu harus selalu dihubungan dengan Allah, pemilik gereja, yang telah datang ke tengah-tengah dunia, dan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk berpartisipasi dalam karya Allah yang kekal dalam mengasihi dunia. Ketika gereja gagal untuk merumuskan siapa dirinya sendiri, maka gereja akan gagal untuk melaksanakan tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Being dan doing gereja tidak dapat dipisahkan satu sama lain” (Naskah Ekklesiologi GMIT 2010).

Dalam suatu kesempatan Pdt. Dr. Semuel Haakh pernah mengatakan bahwa “GMIT adalah sebuah gereja besar. Maka kita membutuhkan seorang pemimpin yang bukan saja mampu berbicara di level lokal, tetapi juga di level nasional dan bahkan internasional. Karena itu, jika kita memilih seorang pemimpin bukan karena perasaan sukuisme dan primordialisme, tetapi terutama karena kemampuan, kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan untuk memimpin gereja besar ini.”

Saya kira kata-kata Semuel Haakh ini patut kita garis bawahi. Tetapi lebih jauh dari itu, menurut saya, GMIT juga membutuhkan para pemimpin yang memiliki sifat kebapakan dan keibuan. Namun haruslah disadari bahwa kebapakan dan keibuan saja tidak cukup. Karena orang yang sering dipanggil bapak atau ibu atau yang ‘bergaya kebapakan atau keibuan’ itu bisa menipu atau sekadar kamuflase, tetapi juga bisa jatuh dalam bahaya feodalisme. Karena ia adalah bapak atau ibu, maka semua orang lain selalu hanya dipandang sebagai anak-anak kecil, yang harus selalu patuh padanya dalam segala hal tanpa sikap kritis.

Yang GMIT butuhkan adalah pemimpin yang berjiwa demokratis, yang tidak merasa pintar sendiri dan mengabaikan aspek kolektivitas atau kemajelisan, pemimpin yang dengan rendah hati mau mendengar orang lain dan rela untuk dinasehati, pemimpin yang tidak alergi pada kritik dan saran yang membangun. Pada prinsipnya adalah pemimpin yang melihat dan berpola pada Kristus, pemimpin yang berkorban dan bukan mengorbankan banyak orang demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya.

Memang harus kita sadari bahwa kita tidak mungkin mendapatkan seorang pemimpin yang suci dan kudus seperti para malaikat. Sebab kalau itu terjadi, hanya mungkin terjadi dalam dunia dongeng atau ‘dunia rekayasa’, dunia topeng, suatu dunia yang sok suci dalam tampak luarnya, tetapi sebetulnya penuh dengan kebejatan dalam batinnya (Bandingkan kritik Tuhan Yesus kepada guru-guru agama dan kaum Farisi: “Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi! Kalian tukang berpura-pura! Kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih; di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk.” (Matius 23:27).

Siapa pun kita, kita semua adalah orang berdosa, dan kita tidak berhak menghitung dosa orang lain atau bahkan mencari-cari-cari kesalahannya (Band Yoh 7:7). Kita tidak membutuhkan pemimpin kebapakan dan keibuan yang hanya getol mencari kesalahan anak-anaknya, tanpa melihat bagaimana potensi anaknya yang positif untuk diasah dan dikembangkan demi pelayanan gereja dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kebapakan dan keibuan sejati yang sesungguhnya hanya dalam diri Allah sendiri. Yesus sendiri justru mengajak orang percaya untuk menyerukan Allah sebagai Bapa.

Karena itu tepat apa yang dirumuskan dalam Pokok-Pokok Ekklesiologi GMIT (2010) bahwa “GMIT sebagai famelia Dei (keluarga Allah) merupakan anak-anak dari satu Bapa yang menerima semua anggotanya sebagai anak-anaknya yang sama dikasihNya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Di dalam rumah GMIT itu, Yesus Kristus menjadi dasarnya yang mendasari dan menopang berdirinya GMIT (1 Kor 3:11). Roh kudus berdiam di dalam hati setiap anggota gereja dan menjadikan gereja ini sebagai rumah Allah” (bandingkan juga makna familie (keluarga) dalam Herbert Haag, Biblisches Wörtebuch, Freiburg, Basel, Wien 1994, hal. 134). Sehingga dengan demikian seperti yang dikatakan Tuhan Yesus gereja bukanlah sebuah rumah dari sarang penyamun, tetapi adalah rumah doa, rumah di mana pelayanan, pengabdian dan kasih persaudaraan yang tulus tumbuh dan berkembang dalam tuntunan Tuhan. *

Pendeta GMIT, mantan wartawan Pos Kupang, Dosen UKAW Kupang, Doktor Perjanjian Baru lulusan Universitas Heidelberg Jerman dan Anggota Forum Academia NT
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/59031/editorial/opini/2011/3/19/politik-praktis-cerminkan-hakekat-gereja)

Australia Dibeli, Kapan Giliran NTT?
Oleh Silvinus Lado Ruron

Selasa, 15 Maret 2011 | 01:23 WIB
Manusia Desa Diganti
Petani Amerika Serikat (AS) bercocok tanam dengan teknologi canggih. Itu mulai terjadi sejak tahun 70-an. Petani berorientasi kapitalis menggunakan teknologi demikian selagi merayap masuk daerah-daerah pertanian. Umumnya daerah-daerah ini berada di pedesaan. Mesin menggantikan manusia mengolah dan memanen hasil pertanian. Sebuah traktor raksasa membajak berhektar-hektar lahan pertanian tanpa penat. Satu mesin pengetam menggantikan banyak pekerja tangan.
Ada juga green revolution (revolusi hijau) temuan Norman Ernest Borlaugh (seorang penerima hadiah Nobel) yang menjanjikan hasil pertanian yang berlipat-lipat ganda. Ada pola tanam satu jenis tanaman berbaris pada satu areal pertanian. Semua demi efisiensi dan produktivitas. Petani-petani kecil tidak mampu bersaing dengan kaum tani berwajah kapitalis, baik dari segi efisiensi, produktivitas maupun di bidang pemasaran.
Kala itu, di daerah pedesaan di negeri Paman Sam, subsidi pemerintah lebih banyak digelontorkan kepada kaum tani yang beruang buat memacu efisiensi, produktivitas, memanen keuntungan dan mendongkrak Gross Domestic Product (GDP) AS. Peningkatkan GDP sembari menelantarkan kaum tani kecil, sungguh melukis tanda tanya besar buat etika pembangunan AS. Dihimpiti hidup, para petani kecil atau ‘marhaen’ meminjam kata mendiang Soekarno, mengharapkan tetesan hasil pembangunan yang kerap tak terwujud.
Ketidakmampuan kaum tani kecil untuk berkompetisi memiliki aneka dampak. Pertama, penjualan lahan pertanian mereka dengan harga yang kadang di bawah nilai tanah. Kedua, petani-petani ini menjadi pekerja untuk pembeli tanah mereka atau bermigrasi. Ketiga, migrasi mengurangi jumlah penduduk dan memperlambat laju pembangunan dari desa yang ditinggalkan. Keempat, kehilangan pekerjaan bagi para pekerja profesional seperti petugas medis dan guru. Penduduk berkurang, pendaftaran siswa di sekolah pun menurun, maka sekolah ditutup. Demikian juga dengan pusat kesehatan. Desa menjadi milik petani kapitalis yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari.
Dengan membeli desa dan hasil panen yang berlipat-lipat ganda, harga hasil pertanian menurun. Para konsumen kota tentu menikmati penurunan harga bahan makanan, mungkin juga di belahan dunia lain di luar AS. Sementara itu, kaum ‘marhaen’ tertatih-tatih meniti hidup, kehilangan tanah dan pendapatan. Mereka bermigrasi ke kota mencari pekerjaan.
Kota yang didatangi para migran menghadapi masalah sosial baru. Ambil contoh, peningkatan angka kriminalitas, pengangguran, tuna wisma, masalah lingkungan dan sanitasi. Inilah dilema pemoderenan sektor pertanian dan praktek kapitalis. Jadi cukup beralasan untuk mengatakan bahwa masalah-masalah perkotaan tak dapat diatasi selagi masalah-masalah pedesaan diabaikan.
Manusia Asing Genggam Australia
Pada saat ini di seluruh dunia, berdasarkan perhitungan Wikianswer, kurang lebih 490.000 bayi lahir setiap hari. Pertumbuhan penduduk menurunkan persediaan lahan pertanian. Menurut Earth Clock, sekitar satu hektar lahan produktif hilang per 7,67 detik.
Sementara orang melihat penurunan ketersediaan lahan pertanian berdampak pada produksi bahan makanan. Penurunan produksi bahan makanan meningkatkan harga. Daya beli para konsumen, khususnya dari kaum ‘marhaen’ terpengaruh. Kelaparan dan kekurangan gizi menjadi pengalaman mereka. Produktivitas kelompok masyarakat seperti ini menurun, yang selanjutnya menghambat pembangunan.
Pendapat lain mengatakan bahwa produksi makanan dunia pada saat ini mampu memberi makan semua penduduk bumi tetapi masalahnya pada pendistribusiannya. Di Australia, setiap hari begitu banyak makanan dibuang di tong sampah entah itu dari rumah tangga atau dari toko-toko swalayan makanan besar seperti Safeway dan Coles. Sedangkan, di belahan bumi lain seperti di Sub Sahara, Afrika, untuk mendapatkan segumpal nasi sehari saja sangat susah. Bagi masyarakat NTT, mampukah program Anggur Merah menyediakan sebatang jagung sehari?
Bermotifkan entah itu ketakutan, kecemasan, keinginan untuk membantu atau mencari keuntungan, banyak pengusaha asing yang berorientasikan pertanian merayap masuk Australia yang sering dianggap sebagai a lucky country (bangsa yang beruntung). Akhir tahun lalu surat kabar harian Herald Sun mengawaskan penduduk Australia tentang adanya kepemilikan tanah-tanah pertanian dan perusahaan-perusahaan di bidang pertanian di tangan orang asing.
Harian Herald Sun menyuguhkan pembacanya daftar panjang kronologi pembelian perusahaan pertanian, makanan dan tanah oleh perusahaan-perusahaan asing. Stasiun Televisi 7 Australia mengangkat isu ini secara lebih dramatis dan grafik dengan memancangkan bendera-bendera negara asing di atas benua Australia.
Keberadaan tangan-tangan asing dalam bidang pertanian dan produksi makanan di Australia, menurut sebagian orang, akan menciptakan kompetisi yang dapat menurunkan harga bahan makanan. Jika benar, maka ini menjadi bonus untuk masyarakat setempat. Akan tetapi, kepemilikan yang demikian menciptakan kecemasan sebagian masyarakat Australia bahwa suatu saat nanti mereka akan bergantung pada kebaikan orang asing yang menggengam tanah pertanian dan produksi makanan. Harga bahan makanan bisa tetap terjangkau atau jauh dari jangkauan kelompok bawah dalam masyarakat lokal. Akankah pemilik-pemilik asing tersebut berandil besar dalam arena perpolitikan Australia khususnya pada tingkat pembuatan hukum dan kebijakan dalam negeri?

Kapan Giliran NTT?
“Segera Tangkap NTT”, tulisan Therik dan dua tanggapan atas tulisannya yang diturunkan di harian ini, tampaknya senada dengan isu yang diangkat oleh Herald Sun dan TV 7 Australia terkait kepemilikan sumber alam. Tulisan Therik menyinggung janji Rp 5,4 triliun Presiden SBY untuk NTT. Janji yang menurut beberapa wacana belum jelas sumbernya, entah itu dari APBN untuk NTT atau dari sumber lain. Terlepas dari mana sumbernya, SBY ingin menangkap NTT dengan dana tersebut.
Selain itu, dalam judul tulisan Therik tersirat bahwa NTT bermasalah atau telah melakukan suatu tindakan kejahatan, jadi harus ditangkap untuk dibereskan. Mungkin masalah kemiskinan yang harus dibereskan. Namun kemiskinan bukan suatu bentuk kejahatan, tapi lebih sebagai akibat dari tindakan kejahatan para koruptor. Korupsi merupakan salah satu bentuk pemiskinan masyarakat NTT.
Kepala Pemerintahan NTT entah itu di tingkat kabupaten maupun propinsi telah menggunakan kewenangan mereka sebagai pelayan masyarakat menandatangani surat-surat izin usaha di kawasan NTT. Dalih mereka, usaha pertambangan ini akan mendongkrak pendapatan daerah. Tapi apalah artinya kalau setahun, sebuah perusahaan besar membayar ke salah satu pemerintah daerah di Flores Barat hanya dua puluhan juta?
Surat-surat izin yang sudah ditandatangani adalah jaminan hukum untuk para pengusaha. Mereka umumnya berasal dari luar NTT, baik itu pengusaha nasional maupun internasional. Mereka memiliki kawasan-kawasan bermineral NTT dalam rentang waktu yang ditetapkan dalam surat izin. Sekiranya NTT dipancangkan dengan bendera-bendera pengusaha-pengusaha itu, berapa luas tanah NTT yang tidak ditutupi dengan bendera-bendera mereka? Siapa tahu halaman rumah Anda, tanpa Anda sadari sudah terhitung dalam program pemancangan? Apakah pengusaha-pengusaha itu pencuri? Tanyakan saja kepada para kepala daerah tingkat kabupaten dan propinsi. Tanyakan juga kepada SBY dengan janji dana bantuan Rp 5,4 triliunnya yang belum jelas sumbernya. *
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/58927/editorial/opini/2011/3/15/australia-dibeli-kapan-giliran-ntt)

Mewujudkan Desa Pintar melalui Perpustakaan Desa
Oleh Theresia Meak, S.IIP

Jumat, 18 Maret 2011 | 00:44 WIB
MASYARAKAT desa merupakan masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat serta norma-norma yang berlaku sesuai karakteristik masyarakatnya. Kehidupan yang bersahaja, santun dan penuh semangat gotong royong, merupakan gambaran umum masyarakat desa. Sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kondisi yang sederhana. Sikap sederhana ini bisa jadi terbentuk karena pertama, secara ekonomi memang tidak mampu dan yang kedua, secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

Inilah sedikit gambaran mengenai masyarakat desa. Kedua watak ini dalam kadar tertentu berpengaruh terhadap tingkat literasi yang rendah, relatif lebih rendah dari di kota. Tingkat literasi yang rendah ini bisa digenjot dengan perpustakaan desa.

Perpustakaan Desa

Menurut lokasinya perpustakaan desa tidak terbatas kepada perpustakaan yang terletak di pedesaan, tetapi secara luas juga mencakup semua perpustakaan yang ada di wilayah desa/kelurahan dalam sebuah kota. Perpustakaan desa dapat dipandang sebagai basis pemasyarakatan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat, karena kebutuhan riil masyarakat akan informasi atau buku bisa langsung dipenuhi oleh perpustakaan desa tanpa harus pergi ke perpustakaan umum di pusat kota. Semakin banyak berdiri perpustakaan desa, maka akan semakin besar kemungkinan masyarakat dilayani, yang artinya akan semakin merata pula layanan perpustakaan. Kisah dari Sulawesi Tengah sebagaimana dilansir majalah Tempo (Maret 2011) barangkali bisa menjadi ilustrasi yang menarik.

Indo Ninjang, 50, seorang tabib di Desa Lipu Ueviau, Kecamatan Dataran Bulang, Tojo Unauna, Palu, Sulawesi Tengah, kini gemar mengembangkan apotek hidup karena membaca sebuah tabloid di Taman Baca Desa. Dulu dia tidak bisa membaca, tetapi berkat pelajaran membaca yang diberikan oleh Yayasan Merah Putih di tahun 2002, sebagian besar warga desa yang dulunya buta huruf, kini melek huruf. Setelah mereka terampil membaca, masalah berikut adalah bahan bacaan yang belum tersedia. Berkat dorongan dan motivasi dari Yayasan Merah Putih mereka membebaskan sebidang lahan, besama-sama mendirikan gedung untuk taman baca, dan lewat jarigan kerja sama antara Yayasan Merah Putih dengan sebuah komunitas pencinta buku yang berbasis di Jakarta, Taman Baca Desa ini akhirnya dipenuhi dengan buku-buku yang berguna bagi pencerdasan masyarakat desa.

Dengan adanya perpustakaan desa/kelurahan akan tercipta minat baca dan semangat belajar bagi masyarakat, dan para remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta memotivasi mereka untuk dapat terus belajar melalui buku-buku (koleksi) dan informasi yang ada di perpustakaan sesuai bidang-bidang yang diminati.

Apabila hal ini telah tercapai, maka tujuan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan sebagai sarana memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, bisa terwujud. Oleh karena itu hendaknya tumbuh kesadaran masyarakat bahwa perpustakaan desa/kelurahan didirikan untuk menumbuhkan minat baca. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, tanggapan masyarakat dan partisipasinya terhadap perpustakaan desa/kelurahan dengan cara menggunakan koleksi perpustakaan yang telah disediakan dan memelihara kelestariannya, maka perpustakaan tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa. Di sini pembukaan perpustakaan perlu diasistensi oleh kelompok fasilitator yang memotivasi masyarakat untuk gemar membaca.

Dengan adanya perpustakaan desa/kelurahan, maka masyarakat Indonesia akan semakin cerdas sesuai dengan amanat UUD 1945. Di masa mendatang diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang buta aksara, tetapi masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas.

Perpustakaan, jenis apa saja dapat berperan dengan diberdayakan sebagai pusat sumber belajar dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam UU Perpustakaan. Dalam UU Perpustakaan disebutkan bahwa fungsi dan tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemakai (user), meningkatkan kegemaran membaca (reading interest) yang diharapkan berkembang menjadi kebiasaan membaca (reading habit) dan berlanjut pada budaya membaca (reading culture). Kebiasaan membaca yang baik diharapkan menghasilkan kemampuan memaknai bahan bacaan (literasi informasi) yang baik, sehingga pada akhirnya sampai pada tingkatan keterampilan membaca (reading skill).

Melalui perpustakaan, bacaan-bacaan akan memperluas wawasan berpikir masyarakat, mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, dengan mengembangkan berbagai usaha yang diinspirasi oleh bacaan sebagaimana dialami oleh masyarakat di Desa Lipu Ueviau, Sulawesi Tengah. Pada akhirnya peran perpustakaan bermuara pada terwujudnya masyarakat pembaca (reading society) atau masyarakat pembelajar (learning society), yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran Pustakawan

Peran pustakawan dalam mencerdaskan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama oleh masyarakat penggunanya (user). Dengan kelengkapan informasi pengetahuan yang berada di sekitarnya, pustakawan merupakan jantungnya penyebarluasan informasi. Tanpa pustakawan mustahil informasi yang ada di sekitarnya dapat sampai kepada penggunanya (user).

Pustakawan yang dapat mencerdaskan masyarakatnya, yaitu pustakawan yang memiliki kompetensi dan kemauan keras serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap penggunanya (user).

Terlebih dengan perkembangan Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) informasi tersedia melimpah, baik di media cetak, media elektronik, dan media online yang dapat diakses kapan dan di mana saja tanpa batasan waktu. Adalah tugas pustakawan bagaimana ‘menjaring, menyaring, mengakses, mengeksplor, mengklarifikasi, mengkaji dan memudahkan temu kembali informasi-informasi tersebut bagi kepentingan pemakainya’. Hal ini butuh komitmen dan kompetensi pustakawan untuk penyelenggaraan perpustakaan yang dapat memenuhi harapan masyarakat pemakainya (user).

Pengetahuan pustakawan harus selalu update agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Dengan semakin menambah pengetahuan pustakawan akan semakin tahu dan dapat merujuk atau memberikan arahan kepada pembaca di perpustakaan.

Di samping bermanfaat bagi para pembaca di perpustakaan, pustakawan juga dapat berperan sebagai library for all. Artinya dia menjadi sumber rujukan apabila ada warga yang membutuhkan informasi tertentu.

Peran Pemda

Perpustakaan desa/kelurahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu diharapkan pembinaan perpustakaan desa/kelurahan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Adanya otonomi daerah akan berpengaruh terhadap pembiayaan, pembinaan dan pengembangan. Karena perpustakaan di sekolah maupun di perguruan tinggi dalam kenyataannya belum mampu mengatur pelayanan perpustakaan yang merata, maka pemda kabupaten lewat Dinas PPO bisa mengalokasikan sebagian dana APBD untuk mengembangkan satu perpustakaan desa sebagai pilot project pada salah satu desa atau kelurahan.

Apabila berhasil perpustaan desa ini bisa dijadikan model bagi pengembangan perpustakaan lainnya di tingkat desa. Salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatkan SDM ditentukan oleh keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai layanan informasi mayarakat menuju pendidikan seumur hidup yang diselenggarakan secara terprogram dan berkelanjutan.*
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/59006/editorial/opini/2011/3/18/mewujudkan-desa-pintar-melalui-perpustakaan-desa)

Segera Tangkap NTT
Oleh Wilson MA Therik

Rabu, 2 Maret 2011 | 07:56 WIB
KUNJUNGAN Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Nusa Tenggara Timur (NTT) menimbulkan harapan bahwa ke depan NTT diharapkan akan memacu percepatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan dibanding Propinsi lain di Indonesia. Karena itu, tidak heran kalau tajuk Pos Kupang (16/2/2011) yang lalu, berjudul “Segera Tangkap Bantuan Pusat”, dilanjutkan dengan sasaran “Peluang Bantuan Pusat”. Kalau menangkap sasaran bantuan sih, paling menyenangkan, dan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari para birokrat kita, yang terkadang bersifat ‘rutin, dan mekanis’. Susun DUP, keluar DIP, lalu tender.

Sasaran ‘tangkapan’ yang diminta presiden, bukan hanya APBN, tetapi ‘Investasi Swasta’, karena, kalau cuma berharap APBN seperti selama ini, mana cukup, terutama dalam rangka percepatan pembangunan NTT. Arahan itu dapat diterjemahkan dalam beberapa langkah strategis,antara lain: agar investasi pemerintah mestinya menjadi katalisator dan pendorong peningkatan investasi swasta, melalui pelbagai kebijakan, kemudahan, rangsangan dan dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Sinergitas strategis antara investasi pemerintah dan swasta, perlu dibangun, dan harusnya sudah dirancang sejak awal, pada waktu menyusun rencana induk pembangunan (masterplan).

Menarik (Menangkap) Investasi Swasta

NTT berada dalam persaingan nasional, dalam menarik investasi swasta, bersama dengan 33 propinsi lainnya di Indonesia. Bahkan bersaing antarsesama kabupaten se-NTT. Karena itu perlu dipersiapkan ‘gula-gula’, yang betul manis, sehingga menarik ‘semut’, agar tidak mampir ke daerah lain, tetapi memilih ‘Gadis NTT’ karena selain lebih ramah, dan cantik, juga ‘menguntungkan’. Itulah kuncinya. Tetapi di situlah masalahnya.

Karena masalah yang satu ini, gampang-gampang sulit, peran mereka yang ‘tau’ agar ‘mau’ menjadi kebutuhan. Ide saya terdahulu tentang kolaborasi ABG NTT (Academician, Businessman, Government) rasanya perlu dimulai dijejaki, apalagi jika kita sepakat bahwa suka tidak suka, aspek science and technology tidak dapat hindari lagi ketika berbicara tentang pembangunan. Itulah sebabnya, mengapa bawang putih dari Cina merajai pasar tradisioanal NTT, mengalahkan ‘Sabola’ kita; manisan buah asam dari Thailand di supermarket, mengalahkan ‘Tambaring Timor’, bahkan jeruk Cina dan apel Cina menyeruduk ‘Lemun deng apel SoE, yang su lama mati. Sapi impor harganya separuh dari harga sapi kita, jagung impor Amerika, demikian pula, apalagi kacang kedele.

Investor swasta yang profesional tidak terlalu gubris, apakah NTT mau menjadi gudang jagung, gudang ternak, bahkan gudang garam Indonesia sekalipun. Karena bagi sang investor, yang pertama dan utama adalah apakah bisnis komoditi tersebut lebih menguntungkan bila diinvestasikan di NTT, atau di propinsi/daerah lain? Karena itu selain promosi investasi yang lebih inovatif, juga kita pastikan bahwa pelayanan prima yang tidak birokratis dan menelan waktu dan biaya, informasi data penunjang yang akurat serta dapat dipercaya, serta prasarana dan sarana pendukung tersedia, atau minimal ada kepastian dan komitmen yang dijamin akan terlaksana.

Ekonomi Kerakyatan?

Kita maklum bahwa di Indonesia ada dua dunia perekonomian yang hidup berdampingan. Namun kita sepakat, untuk mengambil sebagian kecil dari paham ekonomi kapitalis dan sebagian dari ekonomi sosialis, dan mengembangkan perekonomian Indonesia, yang mengindahkan aspek ‘Keadilan dan Pemerataan’ bagi setinggi-tingginya kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itu, ketika berbicara tentang investasi ‘Swasta’, termasuk di dalamnya investor berskala kecil/menengah setempat, yang juga secara sadar terlibat dan dilibatkan dalam proses investasi skala besar sekalipun, termasuk peran petani di pedesaan. Mungkin kelihatannya ‘ideal’ tetapi sebenarnya riil, membumi, dan bisa dilaksanakan, bahkan ‘menguntungkan’ bagi investor besar tersebut. Dan barangkali inilah salah satu kiat/advantage NTT dalam promosi NTT.

Kolaborasi antara investor dan usaha kecil/petani, dalam komoditi tertentu, tidak terbatas pada pola ‘inti plasma’ tetapi juga dalam bentuk produksi bersama tanaman keras/komersial yang relatif padat modal dan teknologi, misalnya perkebunan ‘jati emas’ (golden teak) dengan memanfaatkan kebun atau tanah terlantar di sekitar desa, dengan pola ‘bagi hasil’, atau kapok randu yang kini marak dikembangkan di Jawa, bahkan komoditi minyak dari biji kapuk telah diekspor ke manca negara. Modal cash, teknologi, bibit, pupuk, pestisida dari investor, petani tinggal menanam, memelihara, keuntungan dibagi secara proporsional. Biaya investasi relatif rendah.

Promosi investasi yang pro-aktif, termasuk peran pemerintah daerah dalam pembinaan petani sebagai partner investor, merupakan jaminan yang ditawarkan ke investor swasta dengan perhitungan yang pasti sehingga menarik minat investor. Bola kini di tangan kita. Siapa takut? Kais hum tauk. *
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/58531/editorial/opini/2011/3/2/segera-tangkap-ntt_)

Sastra dan Pengarusutamaan Gender
Oleh Taty Gantir-Neonbasu, S.Pt (PNS, Penikmat Sastra, Tinggal di Kupang)
Kamis, 24 Februari 2011 | 10:30 WIB

TULISAN ini terinspirasi dari sebuah novel karya Sophia Kinsella dengan judul Confessions of a Sophaholic yang dialihbahasakan oleh Ade Dina Sigarlaki dan diterbitkan oleh Penerbit Gramedia di bawah judul: Pengakuan Si Gila Belanja. Tokoh sentral dalam novel ini adalah Rebecca Bloomwood. Ia bekerja sebagai seorang jurnalis keuangan dan tengah bergelut jatuh-bangun dalam membangun kariernya.

Dikisahkan bahwa dalam meniti kariernya, Rebecca mengalami banyak tantangan, baik itu dari dirinya sendiri, dari soal sikap ragu-ragu, pesimistis, tidak percaya pada kemampuan diri, sampai pada tantangan eksternal yang muncul dari lingkungan kerja, yakni pandangan stereotip bahwa kaum perempuan tidak mampu memikul tanggung jawab, tidak berkompeten, lemah, dan sederetan pelabelan inferior lainnya.

Semua keadaan ini membuatnya berada pada posisi terpuruk. Kebingungan, rasa putus asa, kalut dan tertekan semua dialaminya. Namun setelah melalui proses pencarian yang panjang, Rebecca akhirnya menyadari bahwa keberuntungannya ternyata bukan terletak pada hasil lotre ataupun berada di pundak orang lain. Ia sampai pada satu kesadaran bahwa ‘harta karun’ itu ternyata ada di dalam dirinya sendiri. Hanya diperlukan kenyakinan dan kerja keras untuk menggalinya. Hukum ini pun mendatangi dirinya bahwa peluang tambah kesiapan pribadi sama dengan kesuksesan. Siapa mencari, ia akan mendapat. Hukum lainnya kira-kira seperti itu. Kisah kesuksesannya menjadi salah satu cerita kemenangan dunia perempuan khususnya bagi kaum perempuan yang mencemplungkan diri di ranah publik.

Rebecca Blomwood hidup di Kota London di negara yang tentunya situasi dan kondisinya berbeda dengan negara kita lebih khusus lagi dengan Provinsi NTT. Namun pengalaman hidup Rebecca boleh jadi menjadi pengalaman kita juga. Novel jenius yang mengusung genre chicklist ini mampu mengangkat salah satu realita kehidupan kaum perempuan yang berkarier. Melalui salah satu hasil karya sastra ini kita menjadi tahu bahwa di belahan mana pun di muka bumi ini, persoalan yang dialami kaum perempuan nyaris sama. Bahkan meski di abad dengan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini pun, ternyata tidak serta-merta sanggup mengubah potret kaum perempuan dari buram-kelam menjadi bening dan gemerlap.

Novel sebagai salah satu produk sastra memang merupakan hasil imajinasi pengarang. Itu fiktif. Namun ideologi gender yang diemban karya sastra (novel) tidak serta-merta dapat dipisahkan dari realita kehidupan masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Prof. Chamamah dari Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahwa karya sastra adalah cermin masyarakat karenanya memiliki hubungan dialogis dengan masyarakat.

Membaca novel Pengakuan Si Gila Belanja ini terasa sangat inspiratif. Tokoh perempuan yang smart sekaligus gigih seperti Rebecca menjadi salah satu figur khususnya bagi kaum perempuan yang meniti kariernya di kancah publik. Ini soal bagaimana mencapai tujuan secara elegan dan bermartabat tanpa katrol, tanpa katabelece. Bertarung bebas.

Namun menemukan figur perempuan seperti ini bak menemukan jarum di padang belantara sastra. Betapa tidak! Tokoh-tokoh perempuan dalam berbagai karya sastra lebih khusus lagi novel kerap kali digambarkan pada posisi mengharu-biru, lemah tak berdaya dan seringkali pasrah di tengah budaya patriarkat yang mengungkung. Di sisi lain, penggambaran tokoh perempuan tak kalah miris, yakni dengan karakter penggoda, enggan berkarya, dan bermental instan.

Pengarusutamaan Gender
Melalui unsur-unsur penokohan, alur cerita, latar, dan unsur lain-lainnya, sastra berpotensi kuat mengangkat realita. Melalui sastra kita dapat belajar banyak dari pengalaman perempuan lain dari berbagai latar belakang bagaimana mereka menjalani hidup bahkan dari tempat lain yang tidak akan pernah dikunjungi secara fisik.

Buku-buku sastra bisa menjadi sarana untuk mengafirmasi diri untuk menjadi lebih baik. Buku seperti ini layaknya persahabatan dapat membuat hidup yang terkungkung seperti kepompong bisa bebas terbang bak kupu-kupu. Dalam konteks affirmasi diri untuk sebuah pemberdayaan, kehadiran buku sangatlah urgen karena terkadang sulit untuk membangun komunikasi dengan sesama perempuan, apalagi untuk menjalin persahabatan karena berbagai kendala baik itu karena adanya sekat-sekat georafis maupun karena minimnya jumlah kaum perempuan yang bisa dijadikan figur. Buku mempunyai daya yang luar biasa untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini. Kata orang, daya pengaruh sebuah buku sebagaimana kekuatan cinta dapat merambat di mana air tidak dapat merembes.

Hidup memang menawarkan pilihan. Semuanya tergantung pada kita, menyerah pada hidup atau seperti Rebecca, berjuang menaklukkan hidup dan kemudian menikmatinya hasilnya. Kalau sudah begini, seperti apa keadaan kita di hari esok itu sebagian besar ditentukan oleh diri kita sendiri. Tak perlu bertanya pada rumput yang bergoyang. *
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/58361/editorial/opini/2011/2/24/sastra-dan-pengarusutamaan-gender)

Memaknai Hujan di Timor

Prof. I Gusti Bagus Arjana
Kamis, 24 Februari 2011 | 10:31 WIB
Oleh Prof. I Gusti Bagus Arjana

HUJAN kini mengguyur Pulau Timor, iklim tropis semi ringkai berakibat musim hujan yang pendek, rata-rata 100 hari per tahun. Alangkah baiknya kita pahami dan bisa memberi makna anugerah Tuhan berupa hujan itu.

Pulau Timor secara geologis terbentuk oleh batuan koral yang terus mengalami pertumbuhan sampai sekarang. Proses petumbuhan ini mengakibatkan daratan terus terangkat, yang dalam studi geomorfologi dikenal sebagai uplift movement. Akibat fenomena itu, daratan Pulau Timor merupakan daerah karst. Pakar Geografi UGM, Prof. Suratman Woro, yang juga Ketua Umum IGI (Ikatan Geograf Indonesia), mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat 140.000 km2, namun kini banyak mengalami kerusakan. Wilayah karst di Pulau Jawa seperti Karang Bolong dan Kebumen di Jawa Tengah, Gunung Kidul dan Gunung Sewu di DI Yogyakarta. Secara geologis karst dibentuk oleh batuan gamping, dolomite, marmer, batu garam dan gipsum yang telah mengalami proses karstisifikasi.

Pulau Timor secara klimatologis dipengaruhi oleh iklim tropis sehingga dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Dua musim itu berlangsung secara siklikal berdurasi enam bulan, yakni bulan Oktober-April terjadi musim hujan dan bulan April-Oktober berlaku musim kemarau. Puncak musim hujan biasanya bulan Januari dan Februari. Pulau Timor tidak seberuntung daerah lain yang mengalami musim hujan berdurasi enam bulan, bahkan di dekat katulistiwa yang dikenal sebagai zone doldrums atau palung katulistiwa yang mengalami hujan hampir sepanjang tahun. Ketidakberuntungan Pulau Timor antara lain karena letak geografis di luar palung katulistiwa, letaknya di bagian timur kepulauan Indonesia. Di samping letak, topografi sekitar 500 m di atas permukaan laut, kecuali di beberapa dataran tinggi dan gunung. Keadaan geografis itu mengakibatkan durasi musim hujan yang singkat. Alhasil hujan di Pulau Timor rata-rata sekitar 100 hari dalam setahun, akibatnya Timor secara ekologis dikenal sebagai daerah semi ringkai dengan segala implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan penduduknya.

Daur Air

Air di bumi dan di atmosfer tidaklah permanen, dalam artian tidak tetap di lokasi yang sama, melainkan berproses mengalami perubahan bentuk atau wujud (awan, uap air, hujan, salju, es, tawar, asin) yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Proses itu dikenal sebagai proses daur. Dalam berbagai referensi dikenal sebagai daur atau siklus hidrologi (hydhrological cycle) atau siklus air (water cycle), karena air yang mengalami siklus.

Daur yang normal berlangsung secara alami akan berpengaruh pada musim dan iklim yang normal pula. Mengakhiri tahun 2010 dan memasuki tahun 2011 terjadi perubahan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu terjadi di Eropa, Amerika berupa badai salju, sedangkan di Negara Bagian Queensland dan Victoria, Australia mengalami banjir bandang. Brasilia juga mengalami banjir yang merenggut lebih dari 500 korban jiwa.

Syaiful Hadi, Kasi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Eltari Kupang, ketika berdialog dengan mahasiswa S-2 Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 29 Januari 2011 yang lalu mengemukakan bahwa cuaca ekstrim ditandai oleh: suhu di atas 35° C, angin di atas 20 knot (36 km) perjam, hujan yang sangat lebat 50 mm/hari atau 20 mm/jam, gelombang laut di atas 2 meter.

Memaknai Hujan

Keunikan Pulau Timor yang merupakan daerah karst ternyata mengandung potensi sumberdaya air yang sangat besar. Dikemukakan oleh Eko Haryono, pakar Geografi UGM, bahwa 25% penduduk dunia bertumpu dari kawasan karst untuk memperoleh air bersih. Karst Pulau Timor yang kaya akan sumberdaya air bersih secara turun temurun telah dimanfaatkan oleh penduduk pulau ini. Kearifan lokal penduduk Timor adalah memberi nama tempat/kampung di mana ditemukan mata air dengan oe (berarti air), seperti Oetona, Oebobo, Oeba, Oepura, Oebelo.

Besarnya potensi sumberdaya air daerah karst seperti Timor, tidak terlepas dari mekanisme daur air. Proses ini dapat dipahami melalui proses daur, di mana semua air di permukaan bumi (laut, sungai, danau, bendungan, dam) mengalami penguapan yang dikenal sebagai evaporasi, sedangkan air pada vegetasi mengalami evapotranspirasi. Proses lebih lanjut di atmosfer adalah terjadi kondensasi, sehingga terbentuk embun, uap air akhirnya turun kembali ke bumi sebagai presipitasi (curahan hujan). Air hujan ini kemudian setelah menimpa bumi akan mengalami proses terserap ke dalam tanah sebagai air infiltrasi. Air yang mengalir di permukaan dikenal sebagai runoff water/air limpasan dan yang lainnya kembali berevaporasi. Air limpasan akan mengisi kembali laut, sungai, danau, bendungan, dam dan sebagainya. Air infiltrasi akan terserap ke lapisan litosfer mengisi celah batuan, liang batuan, saluran bawah tanah, sungai bawah tanah, jebakan air dalam tanah. Jebakan air bawah tanah dikenal sebagai aquifer yang terletak di atas lapisan kedap air atau impermeable. Air bawah tanah ini pada tempat tertentu akan muncul sebagai mata air.

Menurut pakar iklim Mohr, rasio distribusi mata rantai daur air di bumi adalah air infiltrasi 50%, air limpasan 25% dan menguap kembali 25%. Jika ini terjadi, maka sumberdaya air tanah di daerah karst termasuk Timor akan dapat terjaga dengan baik. Dalam kondisi lain air limpasan di atas normal, melampaui kapasitas limpasan oleh sungai-sungai maka akan terjadi banjir dan tanah longsor (land slide) pada skala besar terjadi debris appalance. Bahaya inilah yang perlu dicegah melalui menjaga tutupan vegetasi yang optimal. Vegetasi Timor dominan dibentuk oleh hutan sabana (savannah). Tutupan vegetasi yang optimal dapat diwujudkan dengan menjaga kelestarian hutan, melakukan penghijauan dan menghindarkan kebakaran hutan maupun padang.
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/58362/editorial/opini/2011/2/24/memaknai-hujan-di-timor)

Walikota Kupang Seorang Perempuan
(Memperingati Hari Perempuan Internasional)
Selasa, 8 Maret 2011 | 17:50 WIB
Oleh An Kolin, S.H, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Propinsi NTT

PEMILIHAN Walikota Kupang baru akan berlangsung tahun 2012 mendatang. Namun genderang pemilu kada di Kota Kasih ini sudah mulai ditabuh. Beberapa nama yang ingin maju, baik yang akan bertarung lewat pintu parpol maupun independen, sudah dielus-elus.

Para calon sudah memulai dengan strategi awal. Ada yang gencar mengumpulkan KTP, ada pula yang secara intens melobi petinggi parpol baik yang ada di DPC, DPD/DPW, maupun di DPP. Media cetak hampir saban hari selalu memberitakan ajang suksesi ini, dan semua calon mengklaim mempunyai basis pendukung.

Adakah di antara calon yang begitu gencar melakukan aksi itu terdapat seorang perempuan? Inilah tantangan bagi semua organisasi pemerhati perempuan, baik organisasi yang beranggotakan perempuan (misalnya KPPI NTT, JPP, DWP, PKK dan lainnya), maupun gabungan perempuan dan laki-laki (misalnya FORKOM P2HP NTT, P2TP2A dan lainnya). Karena ketika kita membicarakan atau berdiskusi tentang kesamaan hak, perempuan dan laki-laki harus terlibat. Sebab, tidak semua perempuan berperspektif gender, dan tidak semua laki-laki bias gender.

Upaya peningkatan posisi perempuan dalam hajatan Pemilu Kada Kota Kupang sebagai orang nomor satu memerlukan kerja sama dari berbagai instansi di lingkungan pemerintahan (yang nota bene care dengan perempuan untuk maju sebagai orang nomor satu), baik di tingkat propinsi maupun di Kota Kupang sendiri, dan juga berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Keberhasilan kerja sama diawali dengan koordinasi dan komunikasi serta penyebaran informasi tentang perempuan di ranah politik atau di komunitas masing-masing. Dalam pelaksanaan koordinasi harus disepakati adanya edukasi dan advokasi. Kedua hal ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam mendorong seorang perempuan untuk maju dalam Pemilu Kada Kota Kupang 2012.

Secara eksplisit, jaminan konstitusional dapat ditemukan dalam pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945. Sebagai aturan konstitusional dasar, ketentuan itu telah dijabarkan dalam berbagai undang-undang. Pada tahun 1958 Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Wanita dengan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (LN RI Tahun 1958 No. 119 dan TLN No. 1653). Selanjutnya ada Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta ketentuan laninya yang mengatur sektor kehidupan di luar bidang politik dan pemerintahan.

Pemilu kada adalah momen yang tepat bagi kaum perempuan untuk ambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Calon perempuan dalam pemilu kada akan memiliki peluang yang sama besar dengan calon laki-laki karena calon perempuan akan bertarung untuk memperebutkan suara langsung dari rakyat dan bukan suara di legislatif yang komposisinya didominasi laki-laki. Jumlah pemilih perempuan yang lebih besar merupakan peluang untuk meraup suara. Selain peluang untuk ambil bagian dalam proses seleksi kepemimpinan di daerah, pemilu kada juga merupakan arena pendidikan politik bagi setiap perempuan untuk menjadi pemilih rasional dan independen. Artinya, perempuan sebagai pemilih hanya akan memberikan hak politiknya kepada calon yang betul-betul memperjuangkan kepentingan perempuan masyarakat secara keseluruhan.

Pemilu Kada Kota Kupang yang bersifat lokal akan memudahkan seorang calon walikota perempuan yang selama ini sudah dikenal dan sangat dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput serta mampu mengidentifikasikan kebutuhan paling nyata yang dihadapi oleh masyarakat akan menjadikannya seorang calon walikota dengan posisi tawar (bargaining power) yang sangat hebat. Para pemilih perempuan didampingi untuk ikut terlibat langsung dalam proses seleksi calon perempuan sampai pada saat menyalurkan hak politiknya. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah pemilu kada yang sangat berkualitas karena partisipasi perempuan sudah dimulai dari proses seleksi kepemimpinan daerah maupun sebagai pemilih yang cerdas dan kritis, yakni memilih dengan pertimbangan rasional dan tidak dengan pertimbangan naif seperti karena suami atau hanya ikut-ikutan.

Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Seorang perempuan akan sangat mampu menjadi seorang pemimpin dari tingkat kepala desa sampai ke tingkat presiden. Namun, ini juga menjadi momok bagi perempuan itu sendiri karena kenyataannya perempuan selalu ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan tidak mendukung kaumnya untuk maju bersaing di ranah politik. Tidak adanya solidaritas ini didasari dengan stigma bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua, yang seharusnya di rumah dan dininabobokan dengan konsumerisme. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, pelabelan terhadap seorang perempuan adalah makhluk yang lemah, masih sangat kental.

Untuk mengeliminir persoalan ini, perlu adanya penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara, selayaknya menjadi konsentrasi dari para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal yang selalu atau masih memandang kaumnya dengan sebelah mata tanpa melihat kualitas diri serta kiprahnya selama ini. Doktrinisasi pengarusutamaan gender perlu dilakukan secara kontinyu dan terus dikawal. Karena kita (perempuan yang potensial) tidak mungkin maju sendiri-sendiri sementara perempuan lain masih tertinggal dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri yang membelenggunya di bidang politik.

Persoalan mengadvokasi dan mempengaruhi harus digalang dari kaum perempuan dalam rangka memberi kepercayaan dan menaruh harapan kepada perempuan yang berkualitas untuk maju dalam ajang Pemilu Kada Kota Kupang nanti. Pembelaan dari sesama perempuan harus menjadi prioritas utama perjuangan.
Cara pandang yang rasional dan mengutamakan nilai keadilan akan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih luas dalam segala bidang. Tidak saja perempuan yang akan menikmati kemajuan ini, namun kaum laki-laki akan menjadi lebih bijak dalam membagi tugas dalam bermitra dengan perempuan ketika memutuskan berbagai persoalan menyangkut hak hidup banyak orang, kapan saja dan di mana saja.

Oleh karena itu, dalam rangka menggalang kekuatan untuk memenangkan Pemilu Kada Kota Kupang tahun 2012, seorang calon walikota perempuan harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, juga peluang dan ancaman (perlu analisa SWOT). Pekerjaan menganalisa merupakan suatu terobosan yang tidak boleh dianggap remeh. Kerja jejaring dengan semua stakeholders dan organisasi pemerhati perempuan serta kaum laki-laki adalah kunci untuk kesuksesan dalam menganalisa segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Strategi apa pun yang hendak dilakukan oleh para calon Walikota Kupang, baik laki-laki maupun perempuan dalam meraih simpati, harus merupakan sebuah karya nyata yang akan diperjuangkan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan bukan janji-janji kampanye yang manis (just lips service).

Ada sebuah ungkapan klasik yang perlu diketahui oleh para calon walikota yakni : “Sebelum menata sebuah kota, setiap orang harus membereskan rumah tangganya terlebih dahulu, sebelum membereskan rumah tangganya, ia harus mengukuhkan tekadnya, sebelum mengukuhkan tekadnya ia harus meluruskan hatinya, dan dengan hati yang lurus ia akan mampu menelaah setiap perkara. Dan, pada kondisi ini harus diakui adalah milik perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan adalah sosok yang mampu mengubah segala-galanya ketika diberi kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Karena seorang perempuan memiliki sifat, jujur, teliti, toleran, sabar, akomodatif, tidak korup dan melayani dengan hati. Keputusan yang arif dan bijaksana akan selalu nampak dan mewarnai setiap kiprahnya dalam memimpin.
Mengapa harus seorang perempuan? Konferensi dunia di Beijing, telah menetapkan 12 bidang kritis penting yang perlu ditindaklanjuti yakni:

* Perempuan dan Kemiskinan
* Pendidikan dan Pelatihan Perempuan
* Perempuan dan Kesehatan
* Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
* Perempuan dan Konflik bersenjata
* Perempuan dan Ekonomi
* Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
* Mekanisme Kelembagan bagi kemajuan Perempuan
* Hak Azasi Perempuan
* Perempuan dan Media Massa
* Perempuan dan Lingkungan Hidup
* Anak Perempuan

Dengan tidak mengurangi rasa hormat atau menganggap remeh kemampuan seorang pemimpin laki-laki, terhadap persoalan ini, menurut hemat penulis, agaknya di tangan seorang perempuan, tantangan ini lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dengan demikian jalan keluar atau solusi pun lebih cepat diperoleh.
Semangat gerakan (laki-laki dan perempuan) dalam mendukung seorang calon walikota perempuan adalah dengan tujuan agar proses demokrasi akan berjalan lebih baik, lebih berkualitas dan lebih bersih, dengan satu harapan kepemimpinan perempuan dalam proses tata kelola pemerintahan akan memberi warna tersendiri dalam sejarah gerakan perempuan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perubahan yang signifikan lambat laun akan terjadi (pelan tapi pasti) karena pemimpin kita adalah seorang perempuan yang adalah ‘Ibu’ dari kita semua. Ibu dari semua warga bangsa tidak terkecuali. Kapan lagi Kota Kupang mempunyai pemimpin perempuan? Kesempatan tidak akan datang dua kali. Olehnya lewat tulisan ini, sebagai seorang pemerhati dan peduli akan kepentingan perempuan, saya menghimbau seluruh warga Kota Kupang (perempuan dan laki-laki) untuk memilih calon walikota perempuan. Sebagai bahan referensi sebut saja beberapa tokoh perempuan kita seperti dr. Teda Litik, Niken Mitak, Sarah Lerry Mboeik, Veronika Ata, Pendeta Lorry Foeh, serta masih banyak lagi perempuan potensial.

Tinggal saja bagaimana kita mengkomunikasikannya. Kita semua (laki-laki dan perempuan) harus duduk dan diskusi bersama dalam rangka hajatan Pemilu Kada Kota Kupang 2012. Sudah saatnya Kota Kupang dipimpin oleh seorang perempuan. Tanggalkan ego dan bangun solidaritas, semua kita pasti bisa Dan, jadilah pejuang sejati dalam menyukseskan Pemilu Kada Kota Kupang. Karena seorang pejuang sejati mampu melihat kemudahan dalam setiap masalah.

Mari berjuang bersama dalam membangun Kota Kupang ke depan yang lebih baik dan ramah terhadap perempuan bersama seorang walikota perempuan. Siapa takut? *
(dikutip dari: http://tv.pos-kupang.com/read/artikel/58706/editorial/opini/2011/3/8/walikota-kupang-seorang-perempuan)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: